Presiden Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Dr Mamoon Murad mengecam kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang mengutamakan perguruan tinggi negeri.
Bahkan menurutnya, perguruan tinggi swasta di Indonesia lebih banyak daripada perguruan tinggi negeri.
“Secara keseluruhan, kritik UMJ terhadap kebijakan pendidikan kita adalah kebijakan tersebut masih bias oleh negara. Padahal, data yang ada menunjukkan PTN hanya mewakili 20 persen dari lembaga pendidikan swasta,” ujar Mamoon.
Hal itu diungkapkan Ma ‘mun dalam acara temu informasi yang digelar di kampus UMJ Tangerang Selatan.
Ia mengungkapkan, dari sekitar 4.400 perguruan tinggi di Indonesia, hanya 20% yang merupakan perguruan tinggi negeri.
Oleh karena itu, diduga pendidikan tinggi di Indonesia bergantung pada perguruan tinggi swasta.
Artinya, jika swasta terganggu, negara pasti merugi, kata Mamoon.
Presiden Moon juga mengkritik kebijakan pemerintah yang mengubah universitas swasta menjadi universitas negeri.
Menurutnya, pemerintah harus mampu membiayai perguruan tinggi swasta.
“Cukup PTS di sana saja tidak tertarik dengan negara yang berubah. Dukungan keuangan negara harus tetap berjalan,” kata Mamoon.
“Ini jauh lebih murah daripada membangun PTN baru. Keperluan membangun infrastruktur, menyewa instruktur, dll semua ditanggung negara. PTS dengan anggaran yang cukup, ini yang perlu dilakukan “, tambahnya.
Sementara itu, 1 UMJ Dr. Muhammad Hardy, S.KM. , M.Kes. Dinilai bahwa kebijakan pendidikan yang kuat harus didukung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Menurut Hadi, perguruan tinggi swasta harus didukung oleh kebijakan pemerintah.
“Yang terpenting harus didukung dengan kebijakan yang kuat, pelatihan yang baik, sumber daya manusia yang baik, dan itu bisa mengingatkan kita pada pengabdian kita,” kata Hadi.
4 Bersama Hadi, Wakil Rektor UMJ, Dr. Septa Kandra, SH. , M.H. Merdeka Learning Assessment Kebijakan kampus Merdeka membutuhkan jumlah mahasiswa di luar kampus yang besar.
Menurut Septa, hal ini dapat mengurangi pengetahuan teoritis mahasiswa.
“Dengan MBKM, tidak ada yang menggiurkan untuk mengubah kredit menjadi ilmu teori di kelas jika diminta magang dadakan,” kata Septa.
