Press "Enter" to skip to content

Yenny Wahid Klarifikasi Pemberitaan

Yenny wahid klarifikasi pemeberitaan

JAKARTA – Direktur The Wahid Institute mengoreksi pemberitaan di media terkait kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). Berita yang beredar, anak Presiden RI keempat mendukung pengosongan kolom agama. Padahal jelas ia mendukung pengisian kolom agama sesuai yang dipeluk. Pada kesempatan ini, ia memberikan solusi soal polemik kolom agama.

“Di sini ada dua solusi. Pertama, komunitas agama dan kepercayaan di luar enam agama bisa mengosongkan. Kedua, mereka juga bisa mengisi agama dan kepercayaan mereka,” jelasnya dalam siaran pers, Rabu (19/11).

Selama ini, komunitas di luar enam agama dipaksa mengisi kolom agama dengan memilih salah satu dari yang tersedia. Padahal itu bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2006 dan direvisi menjadi UU Nomor  24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam pasal 64 ayat (2) UU Nomor 24  Tahun 2013 disebutkan, “Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan”.

Untuk menghindari diskriminasi dan keadilan bagi warga negara, Yenny meminta negara mengakomodasi warga di luar enam agama yang diakui untuk bisa mencantumkan agama dan keyakinan mereka dalam KTP, bukan hanya tanda strip (-). Misalnya untuk komunitas Sunda Wiwitan, Kaharingan, dan Parmalim, atau agama-agama lain di luar yang enam.

Pengosongan dan pengisian kolom agama dalam KTP di luar agama yang enam sejauh ini dinilai Yenny pilihan yang lebih bijak. “Yang enam dilindungi, di luar mereka juga dijamin,” kata mantan jurnalis The Sydney Morning Herald dan The Age Australia itu.

Baca Juga  Potong Tumpeng, Akhiri Doa untuk Bangsa PB PMII

Dengan begitu, setiap warga negara merasa tidak khawatir kehilangan identitas keagamaannya. Justru yang terpenting adalah memastikan bagaimana pelayanan pemerintah di pusat dan daerah tidak diskriminatif.

Tinggalkan Komentar

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *