Press "Enter" to skip to content

Tolak UU MD3 , PMII Kota Ternate Longmarch menuju DPRD Kota Ternate

Tolak UU MD3 , PMII Kota Ternate dengan berjalan kaki menuju DPRD Kota Ternate
Tolak UU MD3 , PMII Kota Ternate dengan berjalan kaki menuju DPRD Kota Ternate

Ternate –  spanduk bertuliskan “Tolak UU MD3 Demokrasi Mati Ditangan DPR” Mewarnai Aksi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Ternate Kamis (1/3/2018) .  Aksi dimulai dengan berjalan kaki menuju kantor DPRD Kota Ternate.

Dalam orasinya, PMII Ternate mengungkapkan disahkannya rancangan Undang-undang tentang perubahan kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyaratan rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan DPR (UU MD3) akan mematikan Demokrasi.

Pada revisi UU MD3 tersebut sangat berdampak negatif dan tidak demokratis bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan.

“Hadirnya UU MD3 ini malah justru akan mengembalikan Indonesia pada sebuah sistem Orba yang bergaya baru. Kran demokrasi sengaja dibungkam habis habisan melalui UU tersebut bisa dilihat dari pasal per pasal mulai dari Pasal 73, Pasal 122 huruf K dan Pasal 245 pada Pasal 122  huruf K yang mengatur tentang kewenangan MKD dalam mengambil langkah hukum,” teriak Ajhin, salah satu orator saat menyampaikan orasinya.

Mereka juga menilai, pasal tersebut sangat berpotensi untuk membungkam suara demokrasi dengan ancaman pemindahan karena MKD akan mengambil langkah hukum dengan mempolisikan pelaku yang dianggap menghina lembaga DPR.

Padahal mengenai pasal penginaan dan pencemaran nama baik merupakan suatu delik aduan yang telah diatur dalam KUHP.

Sementara dalam Pasal 73, DPR akan menggunakan kepolisian untuk melakukan pemanggilan paksa bahkan melakukan penyadaran selama tiga puluh hari, padahal telah jelas bahwa pemanggilan suatu pihak oleh DPR secara teknis merupakan putusan politik.

“Ini merupakan suatu kekeliruan yang membuat polisi kehilangan identitasnya sebagai penegak hukum, sisi lain rakyat akan dengan mudah diskriminasi dengan dalil bentuk kritik atas kinerja DPR yang selama ini dianggap buruk dan tidak memihak kepada rakyat,” katanya.

Baca Juga  Gelar Aksi, PMII Jepara Minta Tegakkan Perda

Tak hanya itu, pada Pasal 245 dicantumkan hakim unitas anggota DPR, serta mengatur para anggota DPR yang bermasalah. Dimana anggota DPRD yang bermasalah hukum tidak langsung dipanggil oleh penegak hukum namun penegak hukum harus lebih dulu meminta ijin ke Mahkamah Kehormatan Dewan dan Presiden RI.

“Pasal ini sebagai pembatasan kesetaraan dihadapan hukum serta hak atas akses pada pengadilan karena menunda proses yang harus dilakukan. Perlu di ingat bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum sebagai mana diatur dalam UUD 1945 pasal 28 ayat 1,” tegasnya.

 

Tinggalkan Komentar

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *