Terkait JHT, Berikut Kata Menaker

SALEMBA TENGAH – Aturan baru terkait Jaminan Hari Tua (JHT) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial /BPJS Ketenagakerjaan,  yang baru dapat dicairkan penuh bila peserta sudah berusia 56 tahun dan masa pencairan menjadi minimal 10 tahun masa kepesertaan, menuai protes masyarakat.

Terkait hal ini, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri menyatakan, hal tersebut sudah diatur dalam UU SJSN, oleh karena itu dalam penyusunan Peraturan Pemerintah tentu tidak bisa bertentangan dengan UU tersebut.

“Aturan terkait JHT itu sudah diatur dalam UU SJSN, sehingga tidak mungkin kami membuat PP yang bertentangan dengan UU itu,” tegas Hanif ketika mengunjungi kantor PB PMII, Selasa (7/7) lalu.

Hanif melanjutkan, dalam ketentuan Undang-undang nomor 40/2004 tentang SJSN (Pasal 37 ayat 3) menegaskan jika pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai minimal 10 tahun.

Pengaturan lebih lanjut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) JHT yang baru, yang hanya menjabarkan kata “sebagian” yaitu dana bisa diambil 30 persen untuk uang perumahan dan 10 persen untuk lainnya.

“Selebihnya bisa diambil pada saat peserta tidak lagi produktif sebagaimana penjelasan di atas. PP JHT tentu saja tidak mungkin menabrak UU SJSN itu,” lanjutnya.

Selanjutnya, kata dia, jika pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) maka dapat pesangon. Kemudian bila yang bersangkutan bekerja kembali maka kepesertaan dapat berlanjut. Namun jika pekerja meninggal sebelum usia 55 tahun maka ahli waris yang berhak atas manfaat JHT.(Maq)

300x250
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone
Baca Juga  Sekolah Aswaja, Perjuangan Untuk Agama dan NKRI

Tinggalkan Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *