Press "Enter" to skip to content

Soal Pertambangan, PMII Jatim Desak Pemprov Lakukan Tiga Hal Ini

JATIM – Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC ) PMII Jawa Timur, Zainuddin mengatakan, terdapat tiga hal yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait pertambangan. Hal tersebut di antaranya pertama, melakukan nasionalisasi aset atas kekayaan sumber daya alam.

“Kemakmuran akan sulit didapatkan manakala ternyata yang melakukan ekploitasi alam di Jawa Timur dilakukan oleh Asing,” ujarnya

Selanjutnya yang kedua hal yang harus dilakukan Pemprov Jatim menurutnya, adalah memperhatikan tentang dampak eksploitasi terhadap lingkungan sesuai dengan PP. No 27 tahun 2012. Kemudian yang ketiga, memperhatikan dan melakukan gerakan kongkret atas rakyat yang berada di sekitar eksploitasi.

“Nasib rakyat harus menjadi bagian utama dibandingkan dengan mengejar pendapatan dari hasil pertambangan. Karena yang terjadi selama ini, rakyat disekitar lokasi pertambangan selalu menjadi korban,” tegasnya.

Ia mencontohkan, sejumlah ekplorasi alam yang erat kaitannya dengan pertambangan seperti di Kabupaten Banyuwangi. Eksploitasi besar-besaran pada emas yang diperkiran memiliki cadangan hingga 500 ton, justru menyebabkan adanya pencemaran lingkungan. Limbah dari proses eksploitasi mencemari laut.

Begitupula yang terjadi di di Lumajang, kekayaan alam berupa pasir besi dengan luas 60 hektar mengakibatkan konflik sosial yang mengemuka dengan terbunuhnya Salim Kancil. Tak boleh dilupakan, masyarakat Porong di Sidoarjo harus meninggalkan rumahnya akibat kecerobohan.

“Semua hal itu harus menjadi perhatian semua pihak, terutama Pemprov Jatim. Kami mendukung dan mendorong sepenuhnya menggunakan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya utuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut sebagaimana telah diamanatkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33 ayat 2,” terang alumnus UIN Sunan Ampel ini.

Ia menjelaskan amanat konstitusi ini mengembirakan pada wilayah teks. Namun menyedihkan di dalam realitas yang kongkret. Karena masih banyak sumber daya alam yang tidak dikelola dengan baik dan masih berpihak pada kepentingan asing. “Kenyataan ini disadari betul oleh Pengurus Kordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Timur,” ungkapnya.

Baca Juga  Komisariat Unisma Gelar Disksusi PMII-NU

Ia menyatakan pihaknya berkomitmen mengawal implementasi pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengamanatkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.(Lukman Hakim/Poy)

Tinggalkan Komentar

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *