Press "Enter" to skip to content

Sektor Maritim, Kepentingan Bangsa Jauh Kedepan

Hukum internasional United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) Indonesia diakui sebagai negara kepulauan. Demikian juga halnya Deklarasi Djuanda 1957 bukti semangat Indonesia menjadi negara maritim dengan visi yang jelas. Namun semangat itu sejak dahulu tidak berjalan dengan maksimal, sampai sekarang tidak didukung dengan kebijakan maritim (maritime policy). Pemerintah belum serius dalam menyikapi perkembangan isu laut serta masih rendah dalam hal kebijakan pro laut.

Hambatan maritim Indonesia

Prof. Jamaluddin Jompa mengatakan ada beberapa hambatan yang tengah dihadapi maritim Indonesia,  antara lain adalah kualitas SDM kemaritiman yang rendah, penguasaan dan pemanfaatan teknologi sangat rendah, masih berorientasi pada ekspor bahan mentah, masih rendahnya peran swasta dan perbankan serta minimnya pengusaha kemaritiman, lemahnya infrastruktur dasar, pengembangan IPTEK yang tertinggal, dan masih lemahnya keberpihakan pemerintah (rol 20/8/14). Demikian juga pakar keamanan Negara maritim, laksa TNI Purnawirawan, Robert Mangindaan mengatakan bahwa masalah keamanan maritim yang akan dihadapi ke depan, masih akan berkisar pada sea robbery and piracy, ilegal fishing, transnational threat, illicit trafficking in weapon of mass destruction and related materials, pelanggaran wilayah, lalu lintas di laut yang terkait dengan gerakan separatis dan sangat mungkin ancaman maritime terrorism (Y. Paonganan, dkk, 2014).

Hambatan tersebut dapat kita kelompokkan menjadi tiga. Pertama, lemahnya sumberdaya manusia (SDM).  Rendahnya pengetahuan  nelayan terhadap kelautan, perikanan dan sumerdaya yang dimiliki laut serta pengetahuan teknologi yang masih sangat minim. Kedua, lemahnya infrastruktur  kemaritiman, baik demi keberlangsungan keamanan melaut  maupun pertahanan laut. Ketiga, lemahnya regulasi tentang kelautan, bahkan belum ada UU yang mengatur khusus tentang kemaritiman. Permasalahan kemaritiman ini tidak bisa dipandang sebelah mata, dan harus ada formulasi yang tepat, demi maritim Indonesia ke depan.

Baca Juga  AJAT SUDRAJAT, NAHKODA BARU PMII KOTA TASIKMALAYA

Potensi dan harapan Maritim Indonesia

Sejarah mencatat, bahwa pada zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, Nusantara terbukti memiliki pengaruh besar di wilayah Asia Tenggara dan disegani dunia karena mampu menguasai maritim. Namun kolonialisme telah merubah cara hidup dan cara pandang bangsa Indonesia dari lautan ke daratan, memenuhi ambisi memperoleh rempah-rempah untuk kepentingan negara kolonial tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya dari semua lapisan masyarakat untuk segera merubah paradigma bangsa ini kembali ke cara pandang yang kental dengan strategi maritim. Sudah seharusnya pemerintah membangun Negari ini dengan kebijakan yang berorientasi maritim. Tepat kiranya jika pemerintah bercita-cita dan semangat seperti yang diteriakkan bung karno “Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali, bangsa pelaut  dalam arti seluas-luasnya, bukan sekedar menjadi jongos- jongos di kapal, bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri”.

Kekayaan laut Indonesia jangan sampai tersia-siakan secara terus menerus.  Laut indonesia yang ditaksir menyimpan potensi kekayaan sebanyak 156 miliar USD atau sekitar Rp 1.456 triliun tersebut harus dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber perekonomian Indonesia. Selain itu, tidak kalah penting juga, pemerintah harus memikirkan dari aspek politik, keamanan dan pertahanan kawasan maritim.

Cita-cita dan semangat negara maritim tersebut akan terwujud jika presiden memiliki visi maritim dan memikirkan kepentingan bangsa jauh kedepan, demikian halnya Deklarasi Djuanda yang melihat Indonesia 50 tahun kedepan. Selama ini, pemerintah hanya memikirkan dan membuat kebijakan untuk progam 5 tahun demi kepentingan pemilu.

Seperti kita ketahui Presiden dan wakil Presiden hasil pemilu 2014 JokowiJK, saat kampanye mereka memiliki visi misi kemaritiman. Visi misi tersebut akan terlaksana jika pemerintahan memiliki konsep, komitmen, konsisten dalam memanfaatkan dan menjaga laut untuk kesejahteraan rakyat serta serius dalam bekerja. Langkah pertama sebagai batu pijak pak jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia telah dibuktikan dengan dibentuknya kementerian kordinator maritim, dan menunjuk Bapak Indroyono Soesilo sebagai menko yang dilantik bersamaan dengan kabinet kerja lainnya pada tanggal 17 oktober lalu. Namun yang dinanti-nanti oleh rakyat adalah langkah nyata pemerintah selanjutnya.

Baca Juga  Aisyah Dahlan, Pejuang NU dari Minang

Ditulis oleh Mutakin*

*Penulis adalah Ketua PB PMII Bidang Kajian Maritim dan Daerah Perbatasan

Tinggalkan Komentar

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *