Press "Enter" to skip to content

Potensi Pembangunan Kelautan

unnamed (1)

Oleh: Prof. DR. Ir. Rokhmin Dahuri, MS*

Indonesia, sejatinya sudah sangat termashur sebagai negara maririm dan kepulauan terbesar di dunia. Bahkan pada masa kejayaan kerajaan Sriwijaya, Singosari dan Mojopahit bangsa indonesia sudah terbukti dan diakui dunia sebagai bangsa yang memiliki peradaban tinggi khususnya dalam pengusaan kemaritiman.

Namun, sejak kolonialisme hingga masa Pemerintahan Presiden BJ. Habibie (medio 1999) urusan kelautan dan perikanan secara kelembagaan hanya ditangani oleh instansi setingkat Direktorat Jenderal (Perikanan) di bawah Departemen Pertanian.  Pada masa Pemerintahan Presiden Soekarno pernah dibentuk Kementerian Koordinator Maritim pada 1966, tapi umurnya hanya enam bulan.  Baru sejak era Reformasi, tepatnya di awal Pemerintahan Presiden KH. Abdurrahman Wahid (September 1999), dibentuklah Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sekaligus DMI (Dewan Maritim Indonesia) yang sejak 2010 namanya berubah menjadi KKP dan DEKIN (Dewan Kelautan Indonesia). Secara makro keberadaan DKP (KKP) dan DMI (DEKIN) dinilai telah membuahkan sejumlah keberhasilan. Produksi perikanan yang sebelum berdirinya KKP (1999) hanya 3 juta ton (peringkat-6 di dunia), tahun 2004 menjadi 7,5 juta ton (peringkat-4 dunia), dan 2013 mencapai 19,3 juta ton (peringkat-3 di dunia).

Di wilayah pesisir dan laut Indonesia terkandung kekayaan alam yang sangat besar dan beragam, baik berupa SDA terbarukan (seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi); SDA tak terbarukan (seperti minyak dan gas bumi, timah, bijih besi, bauksit, dan mineral lainnya); energi kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, dan OTEC atau Ocean Thermal Energy Conversion); maupun jasa-jasa lingkungan kelautan untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber keragaman hayati serta plasma nutfah.

Kekayaan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan tersebut dapat kita dayagunakan untuk kemajuan dan kemakmuran bangsa melalui sedikitnya 11 sektor ekonomi kelautan: (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budidaya, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) industri bioteknologi kelautan, (5) pertambangan dan energi, (6) pariwisata bahari, (7) hutan mangrove, (8) perhubungan laut, (9) sumberdaya wilayah pulau-pulau kecil, (10) industri dan jasa maritim, dan (11) SDA non-konvensional. Total nilai ekonomi dari kesebelas sektor ekonomi kelautan itu diperkirakan mencapai 1,2 trilyun dolar AS/tahun, dan dapat menyediakan lapangan kerja untuk 40 juta orang.  Sampai sekarang, potensi ekonomi yang luar biasa besar, ibarat ‘Raksasa Yang Tertidur’ itu belum dimanfaatkan secara produktif dan optimal.

Baca Juga  PMII Subang Desak Pemda Bentuk BPBD dan Bangun RS

Dalam hal ini yang dimaksud dengan ekonomi kelautan (marine economy) adalah kegiatan ekonomi yang berlangsung di wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi di darat (lahan atas) yang menggunakan SDA dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa (goods and services) yang dibutuhkan umat manusia (Dahuri, 2003).

Sementara, ekonomi maritim (maritime economy) hanya mencakup trasnportasi laut (sea transportation), industri galangan kapal dan perawatannya (ship building and maintenance), pembangunan dan pengoperasioan pelabuhan (port construction and operations) beserta industri dan jasa terkait (Stopford, 2004).

Dari 11 sektor ekonomi kelautan tersebut, yang menjadi domain tanggung jawab, kewenangan atau tupoksi (tugas pokok dan fungsi) ekonomi KKP selama ini  adalah: (1) perikanan tangkap; (2) perikanan budidaya; (3) industri pengolahan hasil perikanan; (4) industri bioteknologi kelautan; (5) garam; (6) pembangunan pulau-pulau kecil; dan (7) sumber daya kelautan non-konvensional yakni SDA dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) yang terdapat di wilayah pesisir dan laut Indonesia, namun karena alasan teknis maupun ekonomis belum bisa kita manfaatkan, seperti industri air dari laut dalam (deep sea water industry), deep sea mining, industri farmasi dan kosmetik dari laut, dan sebagainya.  Perlu dicatat, bahwa perikanan tangkap bukan hanya mencakup usaha perikanan tangkap di laut, tetapi juga di Perairan Umum Darat (PUD) seperti sungai, danau, waduk (bendungan), dan perairan rawa.  Demikian juga perikanan budidaya (aquaculture) dan industri bioteknologi, bukan hanya di laut, tetapi juga di perairan payau (tambak, coastal aquaculture), PUD, sawah (minapadi), saluran irigasi, kolam air tawar, dan akuarium.

Sementara itu, potensi ekonomi industri bioteknologi perairan diperkirakan empat kali lipat nilai ekonomi industri TI (Teknologi Informasi).  Potensi ekonomi pulau-pulau kecil, dan sumber daya alam serta jasa-jasa lingkungan non-konvensional yang terdapat di wilayah pesisir dan laut Indonesia juga luar biasa besarnya.  Sampai sekarang, tingkat pemanfaatan ketiga sektor ekonomi kelautan ini sangat rendah, kurang dari 10 persen.

Baca Juga  Buku untuk Foto Terbaik di Arena Harlah

*Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB; Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia; Member of International Scientific Advisory Board of Center for Coastal and Ocean Development, University of Bremen; dan Duta Besar Kehormatan Provinsi Jeju Islands, Korea Selatan.

Tinggalkan Komentar

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *