Press "Enter" to skip to content

PMII Surabaya Demo Tolak Revisi UU MD3, ini 3 Tuntutan Mereka

PMII SURABAYA TOLAK REVISI UU MD3Surabaya -Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Surabaya melakukan aksi di depan gedung DPRD Kota Surabaya. Dalam aksinya mereka menyampaikan penolakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) yang telah disahkan DPR RI.

Revisi UU MD3 menjadi tameng para koruptor agar leluasa untuk membuat kebijakan secara semena-mena.

“Menurut kami, pengesahan UU MD3 terkesan sangat cepat. Banyak sekali ketimpangan dalam revisi UU tersebut,” kata Fathur Rosy, pada Senin (19/2/2018)

UU MD3 dapat menjadikan DPR sebagai lembaga super power yang sulit disentuh oleh proses hukum.

Salah satu pasal yang dinilai tidak mendukung asas demokrasi tertuang dalam pasal 73 mewajibkan polisi membantu memanggil paksa seseorang yang akan diperiksa DPR, namun enggan datang. Artinya, panggilan DPR dapat bersifat memaksa dan menggunakan aparat militer.

Selanjutnya, ada pula Pasal 122 yang membuat DPR seolah kebal kritik, bisa mempidanakan orang-orang yang dianggap merendahkan DPR dan pribadi anggota DPR.

Ada pula Pasal 245 yang mengatur bahwa pemeriksaan anggota DPR harus dipertimbangkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum.

PC PMII Surabaya menegaskan bahwasanya revisi UU MD3 tersebut terkesan otoriter dan anti kritik, sehingga cenderung menggambarkan bahwa demokrasi telah dinodai di Indonesia oleh lembaga negara sendiri.

“Kriminalisasi terhadap masyarakat yang kritis. ketimpangan penegakan hukum. adalah fenomena yang akan terjadi dimasa yang akan datang seiring dengan disahkannya Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3),” dikutip dari rilis pmii surabaya.

Berikut tiga tuntutan yang disuarakan PMII Surabaya

  1. Menolak Keras Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3) karena sudah menyalahi Amanat Demokrasi

  2. Meminta presiden jokowi untuk segera mengeluarkan perppu badan Iegeslatif.

Baca Juga  Kampus, Masjid dan Pesantren Harus Jadi Ruang Gerak Kader

3 Sejalan dengan itu mendesak presiden mengeluarkan Perpu Merevisi Pasal pasal yang mengandung kontroversial didalam UU MD3 (AM)

Tinggalkan Komentar

2 Comments

  1. Siddiq Siddiq 26 February 2018

    Dahsyat tuan, lanjutkan !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *