Press "Enter" to skip to content

PMII Mataram Tolak Revisi UU MD3

Mataram – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mataram menolak revisi UU No.17/2014 yang dilakukan oleh DPR RI, Keberadaan revisi Undang-undang Majlis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) melanggar prinsip negara demokrasi.

“PC PMII Mataram menggelar aksi penolakan Revisi UU MD3, ini sesuai dengan intruksi PB PMII,” kata Ketua Cabang PMII Kota Mataram, Muhamad Shalihin dalam orasinya, Senin (26/2/2018).

Ia menyatakan, secara kelembagaan PB PMII secara tegas menolak pasal-pasal yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dalam revisi UU MD3.

“PB PMII berpandangan bahwa setiap warga negara berhak memberikan kritiknya terhadap kinerja anggota dan lembaga DPR,” ujarnya

Beberapa revisi UU MD3 yang dinilai bertentangan dengan prinsip negara demokrasi antara lain, pasal 73, pasal 122 huruf (k) dan pasal 245. Pasal 73 mengatur kemungkinan DPR menggunakan Kepolisian untuk melakukan pemanggilan paksa, bahkan melakukan penahanan selama 30 hari.

Sementara dari posisinya, DPR dan Kepolisian jelas memiliki perbedaan ranah kerja. DPR bekerja berdasarkan keputusan Politis, sementara Kepolisian bekerja dalam ranah penegakkan hukum. Demikian juga pasal 122 huruf (k) yang mengatur tentang kewenangan MKD untuk mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap perseorangan atau kelompok orang, badan hukum yang merendahkan DPR dan anggota DPR

Kontroversi lainnya ada di pasal 245 tentang hak imunitas DPR. Anggota DPR yang tersangkut masalah hukum tidak bisa langsung dipanggil aparat penegak hukum tanpa seizin MKD dan Presiden “Dalam revisi UU MD3, DPR memposisikan diri bagaikan dewa yang kebal hukum dan hendak mempidanakan masyarakat yang mengkritik, mestinya DPR tau diri, mereka dipilih oleh rakyat, jadi wajar masyarakat mengkritik kinerja mereka sebagai kontrol,” tandasnya.

Baca Juga  Sektor Maritim, Kepentingan Bangsa Jauh Kedepan

Proses revisi UU MD3 oleh DPR sama sekali tidak mewakili dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kebijakan tersebut lebih pada kepentingan pribadi dan politis anggota dewan.

Tinggalkan Komentar

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *