Press "Enter" to skip to content

PMII Manado Tolak Revisi UU MD3 di DPRD Manado

Manado –  Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi unjuk rasa menolak revisi UU MD3. aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di Kantor DPRD Kota Manado Kamis (1/3/2018.

Pada aksi tersebut, ratusan kader mahasiswa PMII Cabang Manado datang ke Kantor DPRD Kota Manado meminta agar DPRD Kota Manado mendukung mereka menolak revisi UU MD3.

“Kami datang kesini menyampaikan aspirasi untuk menolak revisi UU MD3. Ada beberapa pasal yang menurut kami mengkriminalisasi hak berpendapat rakyat. Pasal tersebut di antaranya Pasal 73, Pasal 122 huruf (k), dan pasal 245,” ujar Koordinator Lapangan (Korlap) Fauzan Konoras.

Ia menyampaikan, isi Pasal 73 misalnya. DPR akan menggunakan kepolisian untuk melakukan pemanggilan paksa bahkan melakukan penyanderaan selama 30 hari.

Sementara untuk pemanggilan suatu pihak oleh DPR secara teknis merupakan putusan politik. Kepolisian bekerja dalam ranah penegakan hukum. Dan ini merupakan kekeliruan.

Pada Pasal 122 huruf (k) menurut mereka sangat berpotensi untuk membungkam suara demokrasi dengan ancaman pemidanaan.

Pasal 245, dicantumkan hak imunitas anggota DPR. Dalam pasal itu diatur anggota DPR yang bermasalah hukum tak bisa langsung dipanggil penegak hukum.

PMII melakukan orasi di depan Kantor DPRD kemudian diizinkan masuk. Didalam Ruang Sidang, puluhan mahasiswa duduk melantai.

Mona Kloer, Anggota Komisi A DPRD Manado menyambut kedatangan mahasiswa dari PMII.  Dari pintu depan kantor, Mona kemudian mengantar hingga ke dalam ruang sidang.

“Kami DPRD Manado, tidak ada kewenangan untuk menolak revisi UU MD3. Karena kami di daerah. Usul yang ada bukan dari kami melainkan dari pemerintah pusat. Tapi kami disini sangat mengapresiasi dan menerima kedatangan teman-teman mahasiswa. Saya paham sekali maksud teman-teman yaitu agar kami DPRD dapat menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi,” ujar Mona yang duduk di tempat duduk pimpinan DPRD.

Baca Juga  Pelatihan Penulisan Ilmiah, Agenda Rutin PMII Sambas

Tak sendirian, Mona saat itu menemani Wakil Ketua Komisi A DPRD Manado Stenly Tamo menerima kedatangan mahasiswa.

Wakil Ketua Komisi A Stenly Tamo mengatakan aksi unjuk rasa yang dilakukan PMII merupakan hal yang wajar yaitu menyampaikan aspirasi.

“UU MD3 itu skala nasional. Dasar UU MD3 ini hanya untuk DPR RI. Ini menjadi kewenangan pusat,” ujar Stenly.

Namun kata Stenly dirinya akan menyampaikan kepada pimpinan DPRD.

“Kami akan menyampaikan bahwa ada keinginan masyarakat khusunya mahasiswa di Manado tidak menyetujui revisi UU MD3. Ini akan menjadi perhatian pemerintah.  Saya menghargai sebagai anggota DPRD. Kami akan sampaikan, karena ini keinginan masyarakat di Kota Manado,” ujar dia.

Setelah berorasi dan menerima penyampaian dua anggota DPRD Manado saat itu, mahasiswa PMII kemudian meminta dua anggota DPRD menerima pemberian mereka.

Para mahasiswa PMII kemudian menyerahkan karton putih bertulisan ‘Cabut UU MD3‘ dan dua anggota DPRD Manado tersebut menerima dan kemudian memegang karton itu.

 

Tinggalkan Komentar

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *