PMII Majalengka Sambangi Perum Perhutani

MAJALENGKA – Aktivis PMII Majalengka bersama sejumlah warga Desa Kertajati, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka mendatangi Kantor Perum Perhutani dan gedung DPRD Majalengka, Senin (25/5). Massa menolak penanaman pohon karet dan kayu putih di Blok Cisahang Kecamatan Kertajati, dengan alasan merugikan petani.

“Kami menolak penanaman karet dan kayu putih,” teriak Iwan Irwanto, Koordinator Aksi yang juga merupakan Ketua PMII Majalengka.

Kehadiran massa aksi ke gedung dewan sambil membawa poster, spanduk, dan beberapa produk
pertanian, seperti ketela pohon, padi, dan sejumlah hasil tani lainnya. Aksi ini juga mempertanyakan sewa garap yang dipungut oknum Perum Perhutani sebesar Rp 2 juta per hektare. Menurut massa aksi, sewa garap lahan tersebut dilakukan setiap tahun.

Dalam hal ini Ali Surahman, Wakil Ketua DPRD Majalengka mengatakan, akan segera mengklarifikasi apa yang disampaikan masyarakat kepada Perum Perhutani. Ia mengecam agar tidak ada oknum yang melakukan pungutan kepada petani.

“Karena di Perum Perhutani ada bentuk kerjasama antara petani dengan Perum yakni Penanaman
Hutan Bersama Masyarakat atau dikenal dengan PHBM. Selain itu ada Lembaga Masyarakat Daerah Hutan yang sama-sama menjaga kawasan hutan, agar tanaman tetap terlindungi dan dipelihara,” ujar Ali Surahman.

Wakil Administratur Perum Perhutani Majalengka Yayat Sumirat disertai Kasubsi Pengelola Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Dadang Supriatna mengatakan, bahwa PHBM hingga saat ini masih terus berlanjut di semua kawasan hutan.

Di daerah Cisahang dan Cibenda sendiri ada sekitar 3.500 hektare lahan yang dikerjasamakan
dengan masyarakat kawasan hutan. Lahan seluas itu tersebar di lima desa, masing-masing Desa
Mekarmulya, Kertasari, Mekarjaya, Sahbandar, dan Sukamulya.

Menurutnya Yayat, para petani yang menggarap lahan yang dikelola oleh Perum Perhutani memiliki kewajiban untuk memelihara tanaman pokok milik negara, yaitu kayu jati dan kayuputih. Petani pun setiap tahun membuat kesepakatan dengan Perum Perhutani untuk memberikan keuntungan sebesar 15 persen dari hasil panen.

Baca Juga  Tolak Kenaikan BBM, PMII Bogor Sandera Mobil Tangki

“Lahan itu kan lahan milik negara, kami hanya mengelola lahan. Makanya tanaman kayu putih
dan jati yang ada di kawasan hutan Cisahang itu adalah lahan milik negara dan tanaman juga milik
negara yang harus dipeliharan oleh semua pihak,” ungkap Yayat.

Ia pun menyangkal adanya pungutan yang dibebankan kepada petani. Meski demikian ia mengatakan, bahwa bila ternyata ada oknum di lapangan yang memungut sewa lahan dengan cara ilegal, maka pihaknya akan segera menindak mereka sesuai aturan.(*/Poy)

300x250
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Tinggalkan Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *