Press "Enter" to skip to content

PMII Kudus Gelar Aksi Tolak UU MD3 di Depan Kantor DPRD

PMII kudus tolak UU MD3
PMII kudus tolak UU MD3

Kudus – Ratusan Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kudus, melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Kudus, Jumat (2/3/2018). Mereka menolak Revisi UU MD3 Karena dianggap menjadikan anggota dewan kebal terhadap kritik.

Dalam aksinya, Mereka menunjukkan aksi teatrikal dengan membawa duplikat keranda. Hal itu diibaratkan sebagai matinya demokrasi, jika revisi undang-undang tersebut jadi diterapkan.

“Ada beberapa pasal yang kami pandang sebagai imunitas anggota dewan, seperti pasal 73, pasal 122 huruf (K) dan pasal 245. Pada pasal 245 menyebutkan, pemanggilan dan permintaan keterangan dari anggota DPR terkait tindak pidana harus seizin Presiden. Ini dikhawatirkan menjadi kekebalan kepada anggota dewan,” ujar Koordinator Aksi Syamsudin.

Dirinya menyebut, akan sulit bagi penegak hukum untuk menelusuri keterkaitan anggota dewan, bila terindikasi melakukan tindak korupsi.

“Oleh karenanya, kami PMII Kudus merumuskan empat poin. Pertama, menolak dengan tegas pasal-pasal revisi UU MD3 yang bertentangan dengan demokrasi. Kedua, menuntut DPRD Kudus ikut menyuarakan penolakan terhadap revisi UU MD3, senantiasa memperjuangkan hak demokrasi warga dan membela rakyat yang menjadi korban kriminalisasi akibat undang-undang tersebut,” sebutnya.

Selain berunjuk rasa, perwakilan demonstran juga sempat menemui perwakilan angota DPRD Kudus Ilwani. Ketua DPC PKB tersebut mengaku mendukung aksi yang dilakukan mahasiswa.

“Saya mendukung agar Revisi UU MD 3 tak disahkan. Sebagai wakil rakyat kami tak takut dikritik, manusia kadang salah namun kadang ada benarnya. Perlu saya jelaskan juga disini, kami (DPRD) tak memakai UU MD3 tapi memakai peraturan pemerintah (PP),” tutur dia.

Keberpihakan Ilwani, dibuktikan dengan penandatangan dukungan kepada mahasiswa pada secarik kertas. Salah satu poinnya, adalah untuk mengawal aksi penolakan mahasiswa Kudus terhadap UU MD3 sampai ke Jakarta.

Baca Juga  Ini Pesan Rektor UIM di Mapaba

Revisi UU MD3 sendiri merupakan, perubahan undang-undang no 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (M D3).

 

Tinggalkan Komentar

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *