Press "Enter" to skip to content

PMII Kebumen : Revisi UU MD3 bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi

Orasi Kader PMII Kebumen Tolak Revisi UU MD3

Kebumen –  Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kebumen menyebut bahwa DPR telah mematikan nilai-nilai demokrasi. Hal itu dilandasi disahkannya revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Untuk menolak tersebut, puluhan mahasiswa menggelar aksi damai di Tugu Lawet Kebumen, Selasa (27/2/2018).

Dengan membentangkan spanduk bertuliskan Menolak Revisi UU MD3 dan berikatkan kain kafan di kepala, mereka menyampaikan aspirasi dengan berorasi. Kain kafan tersebut sebagai simbol matinya demokrasi di Indonesia atas revisi UU MD3. Selain itu, mereka juga membagikan selebaran release kepada pengguna jalan yang kebetulan melintas di tempat tersebut.

Ketua Cabang PMII Kebumen, Solikhan mengatakan, pada revisi UU MD3 terdapat beberapa pasal yang mengkriminalisasi hak berpendapat rakyat diantaranya Pasal 73, 122 huruf (k) dan 245. Pada Pasal 73, DPR menggunakan kepolisian untuk memanggil paksa bahkan penyanderaan. Padahal, pemanggilan oleh DPR secara teknis adalah putusan politik bukan penegakan hukum.

“Ini merupakan kekeliruan yang dapat membuat polisi kehilangan identitasnya sebagai penegak hukum,” katanya.

 

Pasal 122 huruf (k) menyebut kewenangan MKD mengambil langkah hukum terhadap perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan martabat DPR. Pasal ini berpotensi membungkam suara demokrasi dengan ancaman pemidanaan. Sementara Pasal 245 tentang hak imunitas diatur bahwa pemanggilan anggota DPR yang bermasalah hukum harus seizin MKD dan Presiden.

“Pasal ini menjadi pembatas kesetaraan rakyat dimata hukum. Perlu diingat bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana di UUD 1945 pasal 28,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, PMII menyatakan sikap menolak pasal yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dalam revisi UU MD3. PMII juga meminta kepada Presiden agar tidak menyetujui revisi UU MD3 dan segera mengeluarkan Perppu pengganti UU MD3. Selain itu, PMII juga akan melakukan judicial review terhadap pasal yang dimaksud serta siap membela warga negara yang menjadi korban kriminalisasi revisi UU MD3.

Baca Juga  Aksi Tolak UU MD3 Bengkulu di warnai Aksi dorong dengan Aparat

 

 

Tinggalkan Komentar

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *