Press "Enter" to skip to content

PMII dukung DOB Perbatasan dan Kepulauan

Ahmad Emka

Perbatasan merupakan beranda depan sebuah negara. Perbatasan menjadi etalase dan pintu gerbangnya sebuah Negara. Oleh karena itu, perbatasan seharusnya mendapat perhatian yang serius dan menjadi prioritas pembangunan. Akan tetapi, wilayah perbatasan saat ini masih mengalami kesenjangan dan ketimpangan sangat jauh dengan daerah lain. Apalagi jika dibandingkan dengan wilayah negara tetangga. Contohnya di Kalimantan Barat, dimana terdapat 5 kabupaten yang berbatasan langsung dengan Serawak (Malaysia Timur) yaitu Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu.

Membandingkan kelima kabupaten tersebut dengan Serawak, akan terlihat ketimpangan dan kesenjangan di sepanjang perbatasan. Infrastruktur misalnya, jalan yang masih sangat jauh kualitasnya dibandingkan dengan jalan-jalan di Serawak, infrastruktur pendidikan juga masih sangat ketinggalan. Kemudian tidak sedikit wilayah yang listriknya dipasok dari Serawak, siaran televisi, dan juga kebutuhan bahan pokok. Kesenjangan tersebut ditambah dengan kondisi sosial masyarakat perbatasan yang juga masih ketinggalan. Sehingga ada anekdot membandingkan perbatasan Indonesia dan Malaysia ibarat membandingkan langit dan bumi ataupun surga dan neraka, karena kesenjangan yang sangat jauh diberbagai bidang.

Maka dalam hal ini, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mendukung pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) untuk wilayah perbatasan dan kepulauan, sebagaimana yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Mendagri mengatakan RUU DOB memprioritaskan wilayah perbatasan dan kepualaun yang sudah diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan akan dibahas dalam waktu dekat ini. “Kami sangat mendukung pemekaran wilayah di perbatasan dan Kepulauan,” begitu kata Ahmad Miftahul Karomah selaku Ketua PB PMII Bidang Media dan Komunikasi Publik yang juga putra perbatasan Kalimantan Barat.

Ahmad menambahkan pemekaran wilayah perbatasan dan kepulauan dapat mempercepat proses pembangunan di wilayah tersebut, selain itu juga memperpendek rentang kendali pemerintahan, mengingat kondisi geografis di wilayah tersebut. Dimana antara satu desa dan desa yang lain sulit dijangkau karena akses yang sulit dan minimnya alat transportasi. Selain mendukung pembentukan DOB perbatasan dan kepualuan PMII juga merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: Pertama, segera dibentuk badan otorita perbatasan yang berkedudukan di wilayah perbatasan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan di wilayah perbatasan. Kedua, perkuat perbatasan melalui desentralisasi asimetrik, bupati memberikan kewenangan khusus kepada kecamatan untuk mengelola kawasan perbatasan secara cepat.

Baca Juga  Biodata Pemenang Lomba Logo Harlah

Tinggalkan Komentar

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *