Press "Enter" to skip to content

PMII Ciamis : Revisi UU MD3 Matikan Demokrasi

PMII Ciamis Revisi UU MD3 Kriminalisasi Hak Berpendapat RakyatPengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Ciamis menganggap kebebasan menyampaikan pendapat yang menjadi simbol demokrasi kini telah mati di tangan DPR.

Hal itu ditandai dengan disahkannya Undang undang tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Revisi Uu MD3). Pada revisi itu terdapat beberapa pasal yang mengkriminalisasi hak berpendapat rakyat.

Diantaranya adalah pasal 73 yang menyebut bahwa DPR akan menggunakan kepolisian untuk melakukan pemanggilan paksa bahkan penyanderaan selama 30 hari. Padahal jelas bahwa pemanggilan suatu pihak oleh DPR secara teknis merupakan putusan politik. Demikian diungkapkan Ketua PMII Ciamis Miftah Farid saat audiensi di Gedung DPRD Ciamis, Kamis (01/03/18).

Selanjutnya kata Dia, pasal 122 huruf (k) tentang kewenangan MKD untuk mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap ornag perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR atau anggota DPR. Serta pasal 245 yang mencantumkan hak imunitas DPR bahwa anggota DPR yang bermasalah hukum tak bisa langsung di panggil penegak hukum.

“Perlu diingat bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan peelakuan yang sama di depan hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” jelas Miftah.

Menanggapi hal itu PC PMII Ciamis menyatakan sikap, yakni menolak dengan tegas pasal pasal yang bertentangan dengan nilai nilai demokerasi dalam revisi UU MD3. Mendesak kepada Presiden RI agar tidak menyetujui dan menandatangai revisi tersebut serta mendesak Presiden untuk mengeluarkan PERPPU pengganti UU MD3.

“PC PMII juga senantiasa beristiqomah dalam memperjuangkan hak demokrasi warga Negara yang terancam oleh revisi UU MD3 dan akan melakukan uji materi (judicial review) atas pasal pasal dimaksud ke Mahkamah Konstitusi melalui LBH PB PMII, bahkan PMII sial membela warga negara yang menajdi korbam kriminalisasi UU MD3 dalam memperjuangkan keadilan,” pungkasnya.

Baca Juga  Mewaspadai Ekstrimisme Lewat TPQ

Tinggalkan Komentar

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *