Perda CSR, Solusi Kesejahteraan Masyarakat

csr

Otonomi daerah membuka peluang yang luas bagi pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola wilayahnya. Desentralisasi menjadikan pelimpahan sebagian kewenangan perizinan dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota. Kabupaten Kubu Raya yang merupakan daerah otonom baru, pemekaran dari Kabupaten Pontianak terus memacu akselerasi pembangunan di berbagai bidang.

Untuk memacu laju pembangunan tersebut, Kabupaten yang resmi menjadi daerah otonomi baru melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 ini membuka peluang seluas-luasnya bagi investor. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendatangkan para investor. Upaya itu telah membuahkan hasil, Kabupaten yang dipimpin Rusman Ali ini mampu mendatangkan banyak investor. Bahkan pada tahun 2014 lalu memperolah invesment award. Dari 443 kabupaten/kota se-Indonesia, Kabupaten Kubu Raya masuk dalam 10 besar yang berhasil mendatangkan investor. Melalui website resmi pemerintah kabupaten, Rusman Ali menyatakan bahwa investment award yang diterima merupakan hasil dari lobi-lobi yang dilakukan kepada investor.

Pasar Modern, Perkebunan Kayu, Perkebunan Kelapa Sawit kini menjadi pemandangan yang biasa di Kubu Raya. Namun dari hasil kajian dan observasi yang dilakukan PC PMII secara inten, hal itu tidak berbanding lurus dengan tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang khususnya berprofesi sebagai petani. Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan hanya dinikmati kalangan ekonomi menengah ke atas. Belum lagi problem lain yang banyak ditimbulkan dari banyaknya perusahaan perkebunan yang masuk. Misalnya pencemarah lingkungan, pembabatan hutan, berkurangnya ekosistem serta sengketa lahan.

Sengketa lahan nampaknya menjadi hal yang lumrah, pencaplokan lahan petani merupakan hal yang biasa. PMII beberapa waktu terakhir turut serta melakukan advokasi terhadap masyarakat yang lahannya dicaplok oleh perusahaan. Banyaknya problem yang disampaikan masyarakat inilah yang melatar belakangi PC PMII Kubu Raya untuk melakukan observasi dan kajian yang lebih inten.

Baca Juga  Kader PMII Harus Berkontribusi untuk Bangsa serta Mendampingi NU

Masuknya perusahaan perkebunan memang membuka lapangan pekerjaan baru, tapi harus diingat banyak juga masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Mereka yang kehilangan pekerjaan tidak serta merta bisa bekerja di perusahaan. Masyarakat hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. CSR (Corporate Social Responsibility) yang dijadikan iming-iming kesejahateraan juga tidak kunjung dirasakan oleh masyarakat. Ternyata CSR yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. CSR yang diberikan biasanya dalam bentuk pemberian sarana olah raga, hadiah dalam berbagai event, dan lainnya sebagainya.

Mereka yang kehilangan pekerjaan dan tidak bisa bekerja di perusahaan yang masuk, tentu harus tetap bekerja untuk menafkahi keluarganya. Untuk mempertahankan agar dapur tetap berasap, tidak sedikit dari mereka yang memilih mencari pekerjaan ke negeri sebelah (Malaysia).

Lalu bagaimana Pemerintah Daerah dalam menjalankan amanah Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, tentang Otonomi Derah bahwa, wewenang dan kewajiban daerah otonom adalah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Suparmoko (2002:61) mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan kabupaten/kota didasarkan kepada  Desentralisasi dalam wujud Otonomi Yang Luas, Nyata dan Bertanggung Jawab.

Kajian yang dilakukan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Kubu Raya merekomendasikan kepada Pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya untuk membuat Peraturan Daerah (perda) terkait CSR dari perusahaan-perusahaan yang sudah menjamur. Perda dapat menjadi jawaban kegelisahan masyarakat yang tidak bisa bekerja di perusahaan.

Perda terkait CSR yang dimaksud adalah agar CSR perusahaan-perusahaan dikelola oleh suatu lembaga khusus. Lembaga tersebut menghimpun CSR yang nantinya dari CSR itu akan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya lembaga khusus itu, CSR menjadi terorganisir dan pembagiannya juga merata.

Baca Juga  Saatnya PMII Kembali ke Pangkuan NU

Penggunaan CSR juga harus diatur, yaitu untuk kegiatan-kegiatan produktif jangka panjang, seperti permodalan usaha kecil dan rumahan untuk masyarakat. Permodalan usaha mikro harus menjadi prioritas. Nantinya CSR bukan lagi dalam bentuk sumbangan yang kurang produktif dan tidak sesuai kebutuhan.

PC PMII Kubu Raya, Kalimantan Barat/Maq

300x250
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Tinggalkan Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *