Press "Enter" to skip to content

Pengelola Jababeka Ingkari Janji Soal CSR

JAKARTA – Kelompok kerja (Pokja) corporate social responsibility (CSR)  Desa pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyatakan,  program CSR   yang pernah dijanjikan pengelola  kawasan industi Jababeka yang terletak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dianggap ingkar janji. Padahal, usai pertemuan  dengan Menteri Desa PDTT telah komitmen memperhatikan desa sekitarnya.

“Sehingga kami menganggap, kawasan industri Jababeka lalai dan ingkar janji. Padahal janjinya memperhatikan desa sekitarnya.  Tak hanya itu, komitmen  antara Jababeka dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Desa, kerap tarik ulur. Padahal sejak awal, Jababeka ingin sinkronisasi program keperdulian masyarakat desa,” ujar Muhammad Sidkon, Koordinator Pokja CSR.

Pernyataan tersebut, kata Sidkon, setelah tim pokja melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak yang mewakili Jababeka yang tujuannya untuk keseragaman program. Dan sejak awal pertemuan, Sidkon mengatakan, telah menawarkan program csr desa yang bisa dilakukan oleh Jababeka dengan tujuan untuk pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Kepada Pokja CSR. Sidkon mengatakan, Jababeka sempat memaparkan program terintegrasi infrastruktur dan lingkungan sosial. Rencana itu dianggap memadai,  karena saat Menteri Desa PDTT, Marwan Jafar Blusukan ke Desa Tanjung Sari pada Januari lalu, warga mengeluhkan banjir, sanitasi tidak memadai dan air bersih yang kurang mendapat perhatian dari pengelola kawasan tersebut.

“Pada pekan lalu, tim Pokja kembali mendatangi tempat tersebut. Ternyata beberapa warga mengatakan belum sama sekali ada rencana perbaikan dari pihak Jababeka.  Sengaja kami tidak ingin ikut campur, tapi kami hanya sekedar mengawasi. Al hasil, kondisinya desa tersebut masih belum berubah,” ujar Sidkon.

Sidkon menambahkan, Pokja sempat mengusulkan kepada Jababeka agar potensi masyarakat desa sekitar kawasan bisa diberdayakan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Unit usaha ini diberi kesempatan untuk mengelola barang-barang bekas perusahaan atau potensi lainnya yang dapat menambah ekonomi warga desa.

Baca Juga  Mabincab PMII Sumbawa Ingatkan Tugas Pengurus

Namun, Sidkon menyayangkan, pihak Jababeka justru meminta kejelasan program itu. Dari aspek landasan hukum, aturan, sumber dana, teknis, pendampingan, dan lainnya.  Dan juga mempertanyakan apakah ada komitmen yang kuat dengan semua pihak antara pusat, provinsi, pemda dan masyarakat agar program dapat berjalan berkelanjutan dan tidak dilakukan secara parsial.

“Padahal sudah jelas-jelas dalam Undang Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, disitu disebutkan keberadaan BUMDes. Dan Pokja juga sudah mempersiapkan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten. Dari kesan tarik ulur ini, makanya Pokja anggap Jababeka memang tidak serius memberdayakan desa sekitar kawasan industrinya,” ujar Sidkon.

Di dalam kawasan industri jababeka banyak berhimpun perusahaan-perusahaan skala nasional maupun internasional. Mereka bisa kita access untuk kerjasama program csr ini. “Ada dan tiadanya program csr  dari Kawasan Industri Jababeka, pembangunan kawasan perdesaan di lingkungan tersebut  akan tetap berjalan sesuai dengan program. Keberadaan csr untuk menambah program di daerah tertentu,” ujarnya.(Riz)

Tinggalkan Komentar

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *