Pemkab Probolinggo Respon Tuntutan PMII

tolak kenaikan bbm

Tuntutan PMII Probolinggo saat long march dan blokade jalan untuk menolak kenaikan BBM pada 19 November kemarin, mendapatkan respon dari Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Setelah aksi blokade jalan yang dilakukan PMII Probolinggo selama kurang lebih satu jam, akhirnya pemerintah Kabupaten Probolinggo menerima perwakilan dari PC PMII Probolinggo. Pertemuan antara PC PMII Probolinggo dan Pemerintah Kabupaten Probolinggo di terima oleh Sekda Kabupaten Probolinggo H. Moch Nawi dan jajaran pemerintah lainnya.

Ada tiga tuntuntan untuk pemerintah pusat dalam kebijakan kenaikan BBM bersubsidi oleh PMII Probolinggo. Pertama, pemerintah menunda atau menurunkan kenaikan BBM, karena harga minyak dunia saat ini turun. Kedua, kenaikan BBM bukan solusi, sebab yang merasakan adalah seluruh masyarakat. Untuk itu pemerintah seharusnya membuat aturan pembatasan subsidi BBM. Ketiga,  pemerintah harus memberantas mafia migas.

Sedangkan tuntutan untuk Pemerintah Kabupaten Probolinggo atas dampak kenaikan BBM oleh PMII Probolinggo, pertama, pemerintah harus melakukan normalisasi harga bahan pokok yang ada di daerah Probolinggo. Kedua, pemerintah harus menertibkan harga trasportasi umum khususnya di daerah Probolinggo.

Merespon tuntutan oleh PMII Probolinggo yang disampaikan oleh Ketum PC PMII Probolinggo Moh Towel, H. Moch Nawi menghargai tuntutan untuk untuk menurunkan BBM. Namun menurutnya, Pemerintah Probolinggo tidak mempunyai kewenangan untuk menyikapi kebijakan kenaikan BBM. “Itu wewenang dari pemerintah pusat,” katanya.

Untuk tuntutan kepada Pemerintah Kabupatan Probolinggo, H. Moch Nawi akan segera menindaklanjuti dengan dinas terkait. Misal, untuk normalisasi harga sembako itu wewenang dari dinas perdagangan. Sedangkan untuk menertibkan harga transportasi umum, akan segera dikoordinasikan dengan dinas perhubungan. “Karena saat ini perwakilan dari dishub tidak ada yang hadir,” katanya.

H. Moch Nawi mengapresiasi tuntutan yang disampaikan oleh PMII Probolinggo. “Jadi tidak hanya kritik saja tapi ada solusinya. Kami janji akan merealiasikannya. Kalau dari PMII Probolinggo tidak percaya, akan kami undang saat membicarakan ini dengan instansi terkait, ” tambahnya.

Baca Juga  Tolak Kenaikan BBM, PMII Probolinggo Lakukan Long March

Hasil pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan PMII Probolinggo kemudian diumumkan oleh Asisten Sekda terkait kesepakatan yang sudah dicapai. Menanggapi hal tersebut, Weweng sapaan akrab dari Ketum PC PMII Probolinggo akan terus mengawal poin -poin yang sudah disepakati. “Kalau sampai tidak segera terealisasi tuntutan PMII Problinggo, kami akan menurunkan massa yang lebih banyak lagi,” tandasnya. (seperti dilansir Alfikr Online, 19/11)

300x250
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Tinggalkan Komentar

Satu tanggapan untuk “Pemkab Probolinggo Respon Tuntutan PMII”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *