Press "Enter" to skip to content

PB PMII: Maklumat Kebangsaan Ulama Lampung Oase dari Degradasi Kebangsaan

Maklumat Kebangsaan dari Ulama Lampung merupakan oase bagi bangsa Indonesia ditengah terjadinya degradasi kebangsaan, hal tersebut disampaikan oleh Ketua PB PMII Bidang Media dan Komunikasi Publik Ahmad Miftahul Karomah. “Maklumat tersebut merupakan jawaban kegelisan atas ketidakpastian arah demokrasi saat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa dan Negara Indonesia terlahir atas cita cita besar untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta terbebas dari belenggu penjajahan. Usia 69 tahun tentu bukanlah usia yang muda bagi sebuah bangsa untuk mewujudkan cita-citanya. Namun, yang menjadi ironi adalah dengan semakin matangnya usia kemerdekaan Indonesia tetapi tidak berbanding lurus dengan kedewasaan sikap dalam berbangsa dan bernegara serta keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” ungkap aktivis PMII yang akrab disapa emka ini.

Emka menambahkan “Barangkali para elit politik saat ini gagal paham dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Mislanya yang terjadi pada pemilihan Pimpinan Majlis Permusyawaratan Rakyat beberapa waktu lalu yang dilakukan dengan sistem paket. Mereka beranggapan bahwa hal tersebut sesuai dengan sila keempat dari pancasila. Akan tetapi yang terjadi, pancasila hanya dijadikan sebagai dalil pembenaran terhadap apa yang mereka lakukan. Tentu musyawarah yang dimaksud para pendiri bangsa bukanlah yang demikian,” jelasnya.

Sebelumnya, Ulama-Ulama di Lampung mengeluarkan Maklumat Kebangsaan hasil dari Sarasehan Keagamaan, Keumatan dan Kebangsaan yang digelar PWNU Lampung, Minggu-Senin (12-13/10) di Asrama Haji Rajabasa. Maklumat Kebangsaan itu adalah sebagai berikut:

  1. Warga Nahdlatul Ulama patut bersyukur, bahwa kita tetap dalam lindungan Allah SWT dan tetap menjadi garda terdepan dalam mengisi pembangunan dan keunggulan akhlak berbangsa dan bernegara.
  2. Bahwa, dalam kondisi tersebut, rakyat Indonesia masih menyaksikan beberapa kelemahan dalam pengembangan orientasi dan visi untuk mencapai Negara besar yang dibangun atas tatanan kenegaraan yang beradab, menjunjung tinggi moralitas dan integritas.
  3. Bahwa, oleh karena itu penataan di bidang hukum, di bidang ekonomi dan di bidang moral pemerintahan menjadi penting untuk meminimalisasi penyalahgunaan wewenang, tingginya tingkat korupsi, kolusi dan nepotisme yang terasakan masih tinggi di semua lapisan baik di pusat maupun daerah.
  4. Bahwa, yang ideologi kebangsaannya kuat dan memiliki karakter kenegarawanannya teruji. Pemimpin yang diidamkan rakyat ialah mereka yang memiliki jiwa kerakyatan. Bukan yang ingin cepat berkuasa, ingin populer, dan kaya dengan cara menerabas berbagai kepatutan.
  5. Bahwa, kepemimpinan dalam tatanan kenegaraan yang baik adalah prioritas dan merupakan arus utama, bukan sebaliknya, pemimpin yang tanpa memperhatikan apa keinginan rakyat yang sesungguhnya dan bagaimana mengimplementasikan cita-cita para pendiri Negara yang luhur.
  6. Bahwa, politik kebangsaan adalah medan juang untuk membangun karakter dan nilai bangsa mencapai kesadaran hidup berkeadaban di ranah publik. Rakyat harus senantiasa dibimbing untuk menjauhi dosa komunal sebagai bangsa, yakni: politik tanpa moralitas dan intergritas, demokrasi yang tidak mensejahterakan rakyat; kekayaan yang diraih dengan merusak alam; bisnis defisitetika; kebahagiaan yang kehilangan nurani; pendidikan yang menanggalkan karakter dan keluhuran; ilmu pengetahuan yang jauh dari humanitas; dan peribadatan yang terjebak pada formalitas.
Baca Juga  Setelah Prancis, Swedia Bertanya Islam ke NU

Setelah mencermati dengan seksama keadaan di atas dan tetap berserah diri kepada Allah subhanahuwata’ala, maka kami para ulama di Provinsi Lampung menyampaikan seruan:

  1. Mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mengembalikan kiblat kenegaraan kepada Pancasila sebagai haluan Negara.
  2. Menghimbau kepada pimipinan partai politik yang telah ikut dan menguasai sistem kenegaraan untuk bertanggungjawab terhadap keadaan dan mengembalikan politik pada aras yang agung yaitu politik kebangsaan yang dilandasi oleh cita-cita kemaslahatan bersama.
  3. Kami para ulama dan cendekiawan akan senantiasa mendampingi umat untuk dipandu oleh kesalehan sosial dalam kedalaman iman, keluasan ilmu, kepekaan rohani, ketajaman nalar, kemandirian sikap, ketrampilan professional dan semangat juang untuk Indonesia baru, yang adil, aman dan sejahtera.
  4. Kepada memimpin baru Indonesia, kami para ulama dan cendekiawan akan tetap istiqomah untuk menyapa dan menjadi mitra dengan tawassaubilhaqqi watawaashoubishhobr, serta tegak menjaga keutuhan dan kelurusan arah kenegaraan Republik Indonesia demi kelestarian Indonesia Raya yang baldatun thoyibatun warobbungofur.

Tinggalkan Komentar

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *