Press "Enter" to skip to content

MENEROPONG PROSPEK MASA DEPAN PERTANIAN NASIONAL

Tantangan dan Harapan Menuju Bangsa yang Berdaualat Dalam Pangan

Muhammad Risal1
1Bendahara Umum PB PMII

Tantangan akan pemenuhan kebutuhan bagi kehidupan manusia semakin hari semkin bertambah sejalan dengan tingkat pertumbuhan penduduk, tentunya dengan tingginya tingkat kebutuhan yang ada, sudah barang tentu akan menghadirkan berbagai permasalahan yang kompleksitas dan dinamis dari kebutuhan tersebut. Sehingga diperlukan langkah dan strategi untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia tersebut, terutama kebutuhan pangan dan energi. Indonesia sebagai salah satu negara agraris terbesar di dunia, tidaklah lagi harus menjadi slogan semata, namun harus mampu di implementasikan lewat kerja kongkrit untuk mewujudkan cita-cita besar Indonesia berdaulat dalam pangan dan energi. Sudah barang tentu dengan potensi yang dimiliki dengan didukung oleh sumberdaya pertanian, sumberdaya lahan dan sumberdaya manusia yang cukup besar, Indonesia harus hadir dan mampu mewujudkan eksistensi dirinya menjadi negara yang berdaulat dan memberikan jaminan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Sektor pertanian merupakan sektor strategis yang memberikan rasa keadilan itu, dimana sektor ini merupakan sektor yang mendukung pemenuhan kebutuhan manusia baik pangan dan energi. Hal ini dikarenakan sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh sebab itu, sektor penting ini yang harus menjadi prioritas pemerintah baik dalam bentuk dukungan kebijakan dalam mendorong pengembangan sektor pertanian tersebut.

Tiga tahun masa pemerintahan kabinet kerja dengan fokus nawa cita dalam membangun kemandirian dan kedaulatan pangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam agenda tujuan nasional, dimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)  tahap ke-3 yang difokuskan pada saaran pembangunan perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusi yang berkualitas dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari sasaran tersebut, penjabaran lebih lanjut ditunagkan dalam rencana strategis BPPSDMP kementerian pertanian tahun 2015-2019 yang diarahkan untuk menciptakan pertanian Indonesia yang bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur yang termuat dalam dua paradigma pertanian yaitu paradigma pertanian untuk pembangunan (tataran pembangunan nasional) dan pembangunan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan (suistainable) berdasarkan paradigma Biokultura (tataran sektoral). Sementara dalam rencana strategis bidang tanaman pangan kementerian pertanian tahun 2015-2019, ditik beratkan pada aspek peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, penyerapan tenaga kerja pertanian, pendapatan rumah tangga petani, perkembangan ekspor-impor dan perkembangan produksi.

Baca Juga  Presiden Jokowi : Kader PMII Harus Optimistis Menatap Masa Depan

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam kebijakan dan program nasional bidang pertanian tentu tidak serta merta mampu diimplementasikan secara komprehensif. Di satu sisi, pemerintah berkeinginan mencapai kuantitas produksi (pertumbuhan ekonomi) akibat tingginya permintaan pasar terhadap produksi sektor pertanian serta memenuhi kebutuhan pangan masyarakat lewat swasembada pangan, namun disisi yang lain ketersediaan dalam mendukung harapan tersebut tersebut cenderung semakin sulit karena kualitas dan ketersediaan lahan produktif pertanian yang semakin terbatas. Menurut data BBSDLP tahun 2008, luas lahan di Indonesia saat ini menjadi lahan pertanian atau lahan yang digunakan mencapai 70,2 juta ha (sawah, tegalan, pekarangan, kayu-kayuan dan tambak/kolam). Lahan tersebut merupakan kawasan hutan yang telah dikonversi menajdi lahan pertanian dan terbangun lainnya. Dalam rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) seluruh Indonesia lahan pertanian produktif terutama lahan sawah irigasi terancam terjadi alih fungsi lahan sekitar 42% dengan laju konversi lahan pertanian 1,0 – 1,5% atau sekitar 75-90 ribu ha/tahun. Selain itu terjadi perluasan areal perkebunan yang cukup pesat terutama pada perluasan areal perkebunan kelapa sawit yang mendominasi lahan pertanian dari 0,6 juta menjadi 6,3 juta ha. Adapun total luas lahan Indonesia yang cukup berpotensi atau sesuai untuk pertanian yaitu 94,1 juta ha. Dimana 30,67 juta ha tersedia untuk perluasan areal pertanian. Ketersediaan lahan tersebut cukup besar terdapat di kawasan budidaya hutan (hutan produksi dan konservasi) mencapai 20,4 juta. Hal ini tentunya menggambarkan bahwa areal pertanian kedepan akan diprioritaskan dan dialokasikan pada kawasan hutan. Oleh sebab itu akan terjadi pembukaan kawasan hutan yang cukup besar untuk areal pertanian di wilayah Indonesia terkhusus pada wilayah timur Indonesia (KTI).

Baca Juga  Penghargaan Bintang Sembilan Maha Karya Pergerakan

Potensi dan ketersediaan sumberdaya lahan untuk pertanian di Indonesia masih cukup luas, namun pada masa yang akan datang diprediksi akan terjadi kompetisi pemanfaatan lahan antar sektor pertanian dan sub sektor pembangunan baik di dalam sektor pertanian sendiri terutama antara pangan dan bioenergi, maupun antara pertanian dan non pertanian. Beberapa point penting yang dapat dilihat dari permasalahan pemanfaatan sumberdaya lahan pertanian antara lain degradasi lahan, alih fungsi lahan, kompetisi penggunaan lahan dan fragmentasi lahan. Empat aspek ini menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan kedalam rencana pemanfaatan lahan untuk masa depan pertanian.

Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan masa depan pertanian dan kedaulatan pangan nasional, maka pemerintah harus melakukan langkah efektif diantaranya; Pertama, mengoptimalkan lahan-lahan pertanian produktif dengan menimalisir tingkat konversi lahan (alih fungsi lahan) dari lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Kedua, membatasi maksimum kepemilikan lahan. Hal ini dikarenakan tingkat penguasaan lahan sangat tinggi terutama bagi pihak korporasi yang melakukan eksploitasi yang cukup besar terhadap sumberdaya alam terutama pada lahan-lahan pertanian. Ketiga, penguatan pada aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/Kota pemanfaatan ruang terutama pertuntukkan ruang pertanian. Keempat, penguatan dalam pelaksanaan UU terkait Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB). Kelima, mempertimbangkan dampak  ekstensifikasi terutam terhadap perluasan areal pertanian dan pengembangan komoditas pertanian dengan melihat aspek sosial, lingkungan dan budaya masyarakat setempat. Keenam, memanfaatkan dampak dari bonus demografi dengan mendorong minat dan partisipasi kaum muda dalam bidang pertanian dalam mendukung program pemerintah serta menggerakan potensi pertanian sebagai sektor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu dengan mendorong minat kaum muda dalam bidang pertanian tentunya secara langsung mampu untuk menyerap tenaga kerja khususnya pada sektor pertanian (mengurangi tingkat pengangguran).

Baca Juga  Peran PMII dalam Bingkai NKRI

 

Tinggalkan Komentar

One Comment

  1. Nurdianto Nurdianto 8 January 2018

    Serta yang mungkin dianggap penting bagi tingkatan tapak, diantara nya penyiapan dan pendampingan intensif dari hulu hingga hilir nya, baik proses dan paska panen, jika menginginkan terjadi nya kedaulatan petani yg berkeadilan serta pertanian berkelanjutan.

    yang menjalar,yang mengakar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *