Press "Enter" to skip to content

Mendes Proaktif Pantau Penyaluran Dana Desa

JAKARTA – Tahun 2015 adalah tahun pertama penyaluran dana desa. Penyaluran dana desa ini adalah kali pertama terjadi di Indonesia. Dalam hal ini Marwan Jafar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengaku akan sangat proaktif dalam memantau penyaluran dana tersebut.

Selain itu, Marwan juga mengintruksikan kepada jajaran kementeriannya, agar terus berkoordinasi lintas kementerian serta sekaligus membantu daerah yang masih terhambat atau belum menerima dana desa tersebut.

“Saya intruksikan untuk bergerak cepat. Kita yang proaktif.  Terus berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan sebagai pihak yang mentrasfer dana ke daerah secara langsung, dan terus memberikan arahan bagi daerah yang belum menerimanya. Karena ini menyangkut kesejahteraan pembangunan desa,” ujar Marwan, Minggu (31/5).

Terkait hal tersebut ia menyadari, diperlukannya koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN.

Untuk diketahui, total dana desa pada APBNP  tahun 2015 sebesar Rp20,766 Trilyun yang akan disalurkan kepada 434 kabupaten/kota seluruh Indonesia. Menurut Menteri Marwan, dalam penyaluran tahap pertama ini,  dihadapkan pada permasalahan keterlambatan yang memerlukan upaya percepatan yang perlu dikendalikan secara terkoordinasi dan terpadu.

“Agar prioritas penyerapan dana desa bisa dirasakan seluruh desa Indonesia, saya memutuskan untuk membentuk tim pengendali yang bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi kebijakan dan pengendalian pengelolaan dana desa,” ujarnya.

Tim tersebut lanjutnya, juga akan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) pendukungnya, yakni Kelompok Kerja Pengendalian Penyaluran Dana Desa dan Kelompok Kerja Pengendalian Penggunaan Dana Desa. Salah satu tugasnya, melakukan koordinasi kebijakan  dan pengendalian penyaluran dana desa.

Kemudian, kata Menteri Marwan lagi, melakukan koordinasi kebijakan dan pengendalian penggunaan dana desa. Melakukan konsolidasi lintas Kementerian/Lembaga dalam pengendalian pengelolaan dana desa.

Baca Juga  Jadikan Desa Sebagai Basis Swasembada Pangan

“Tak hanya itu,  pemantauan dan evaluasi dana desa untuk disepakati lintas sektor dan lintas pelaku untuk pencapaian prioritas nasional pembangunan desa,” ujarnya.

Nantinya, kata Menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, tim ini juga yang akan memantau pengelolaan dana desa bersama pemangku kepentingan terkait. Dan mengevaluasi pengelolaan berdasarkan data desa.

“Juga mengusulkan kebijakan dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Dana Desa,” ujarnya.

“Nantinya, tim pengendali ini akan melaporkan secara bertahap terkait penyaluran dana desa kepada Menteri Desa.  Saya juga menyarankan ada tugas lainnya terkait pembangunan, pemberdayaan dan pembangunan kawasan perdesaan,” ujarnya.(*/Poy)

Tinggalkan Komentar

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *