Press "Enter" to skip to content

Ketum PB PMII: Harus Ada Jalan Tengah Terkait UU Pilkada

Jakarta-Pro dan kontra terkait UU Pemilihan Kepala Daerah masih terjadi, meskipun Presiden SBY mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menilai Perpu yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bukan solusi yang baik. Sebab, Perppu itu berpotensi terjadi benturan hukum.

PB PMII berpendapat, untuk mengurangi benturan antara produk hukum yang dibuat oleh DPR dengan Perppu yang dibuat Presiden, pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat dilakukan di tingkat kabupaten/kota. Sedangkan kepala daerah di tingkat provinsi atau gubernur dipilih DPRD.

“Karena dalam kontek desentralisasi, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat. Sedangkan bupati/wali kota merupakan jabatan politik yang berhubungan langsung dengan hak rakyat sesuai daerah kewenangannya, dan penekanan otonomi daerah berada pada tingkat kabupaten/kota,” kata Ketua Umum PMII Sahabat Aminuddin Ma’ruf.

Baca Juga  Peran Penting NU Mengawal Dana Desa

Tinggalkan Komentar

One Comment

  1. Lihin Lihin 6 October 2014

    Perppu its imposible 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *