Oleh : Aris Ali Ridho *)

Pada tahun 2010 ini sekitar 226 daerah (kabupaten/kota/provinsi) di seluruh Indonesia akan menyelenggarakan hajat demokrasi lokal dalam rangka pemilihan kepala daerah. Pilkada langsung adalah hasil dari tututan reformasi 1998 yang menghendaki iklim kehidupan berdemokrasi, termasuk untuk mengubah bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang tadinya bersifat sentralistis menjadi desentralistis yang kemudian melahirkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya antara lain mengatur mengenai pilkada langsung. Tidak tanggung-tanggung, biaya yang akan dikeluarkan untuk Pilkada langsung ini mencapai milyaran, bahkan puluhan milyar rupiah, tidak heran bila tahun ini banyak anggaran daerah membengkak untuk membiayai Pilkada. Belum lagi biaya yang dikeluarkan oleh calon-calon kepala daerah yang juga mengakibatkan kanker alias kantong kering. 

Oleh: SHALEH, SH (Ketua PB PMII Bidang Advokasi, Hukum & HAM)

Semenjak pembahasan Rancagan Undang – undang (RUU) Badan Hukum Pendidikan (BHP) di DPR RI sudah menimbulkan polemik yang luar biasa dimasyarakat. DPR RI terkesan memaksakan Rancagan Undang – undang (RUU) Badan hukum Pendidikan (BHP) untuk disahkan menjadi Undang -undang walaupun gelombang penolakan terjadi di hampir seluruh tanah air terutama oleh kalangan mahasiswa. Puncaknya pada tanggal 17 Desember 2008 DPR RI mengesahkan Rancagan Undang – undang (RUU) Badan Hukum Pendidikan (BHP) menjadi Undang - undang walaupun penolakan terjadi dimana – mana bahkan di gedung DPR RI para mahasiswa sempat bentrok dengan aparat keamanan. Tapi apa boleh buat DPR RI mengabaikan teriakan anak bangsa yang diwakilinya. Pada tanggal 16 Januari 2009 Undang - undang Badan hukum pendidikan (BHP) yang disetujui oleh DPR RI menjadi Undang – undang akhirnya ditanda tangani oleh Presiden dan menjadi Undang – undang No. 9 tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) dan sudah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 10. Sebagai organisasi kemahasiswaan terbesar di Indonesia Pengurus Besar Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) merespon dengan cepat terhadap gelombang penolakan diundangkannya Undang – undang Badan Hukum Pendidikan dan lansung mengajukan Yudisial Review kepada Mahkamah Konstitusi.yang diwakili oleh SHALEH, SH (Ketua PB PMII Bidang Hukum dan HAM) dan SHOLIHUDDIN, SH (Ketua PB PMII bidang Aparatur) selaku Pengacara/ Advokat di PB PMII pada jam 13.30 tanggal 23 Februari 2009 langsung mendaftarkan Yudisial Review UU No. 9 tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan ke Mahkamah Konstitusi. Langkah Pengurus Besar Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) dilakukan untuk mengimbangi penolakan terhadap lahirnya Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum yang dilakukan oleh kader PMII dijalanan yang terjadi hampir diseluruh pelosok negeri.