Skalanews - Rencana renegosiasi terhadap pertambangan yang dikuasai oleh asing mendapat sorotan dari masyarakat salah satunya datang dari pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Ketua PB PMII, Aidil Azhari meminta Menko Perekonomian, Hatta Rajasa yang memimpin renegosiasi tersebut untuk tidak mementingkan golongannya.

"Pemerintah diharapkan terbuka atas poin-poin apa saja yang mau dimasukkan dalam renegosiasi tersebut. Jangan sampai pemerintah terbeli oleh kekuatan modal perusahaan tambang,"ujar Aidil dalam rilis yang diterima skalanews, Jakarta, Minggu (25/9).

Untuk itu PMII meminta pemerintah memperhatikan lima hal dalam agenda renegosiasi tersebut, yakni.

Pertama, penambahan porsi kepemilikan Negara bagi semua perusahaan tambang asing, Freeport misalnya, PT FI dimiliki induk usaha Freeport sebesar 90,64 persen, sementara di Peru dan Chile Freeport McMoran hanya memiliki 53 dan 51 persen. Di Republik Demokratik Congo, Freeport hanya memiliki 57,75 persen. Di ketiga Negara tersebut mampu memperjuangkan kepentingan lebih besar bagi negaranya, mengapa kita tidak? Padahal unit bisnis Freeport di Indonesia merupakan kontributor terbesar bagi total revenue Freeport McMoran. Seharusnya kita memiliki posisi tawar yang lebih tinggi.

Kedua, pemerintah harus menekan semua perusahaan tambang untuk membangun pabrik peleburan dan pengolahan di dalam negeri agar ada nilai tambah bagi peningkatan pajak dan lapangan kerja, ini amanat Undang-Undang.

Ketiga, pemerintah harus memperjuangkan hak-hak daerah lokasi tambang antara lain melalui participating interest yang akan memberi nilai tambah bagi daerah demi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Keempat, pemerintah harus menekan perusahaan tambang agar memperhatikan kesejahteraan karyawan, terlebih jika perusahaan tersebut merupakan afiliasi dari multinational corporation. Gaji karyawan perusahaan mereka di Indonesia harus sama dengan karyawan mereka di Negara lain, tidak boleh lebih kecil.

Oleh sebab itu, kelima pemerintah harus tegas dalam renegosiasi, ini demi kepentingan nasional. (duh)