Press "Enter" to skip to content

Gelar Aksi, PMII Jepara Minta Tegakkan Perda

JEPARA – PMII Jepara bersama aliansi mahasiswa menggelar aksi damai, Kamis (21/5). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut Pemerintah Kabupaten Jepara untuk merevisi dan menegakkan perda No 03 tahun 2010, tentang penataan pasar tradisonal, pusat pembelanjaan dan toko modern.

“Kami menemukan pasal-pasal yang termuat dalam perda nomor 3 tahun 2010, adanya pasal siluman atau pesanan dari pemodal. Perda (Peraturan Daerah) yang seharusnya berpihak terhadap toko-toko kecil tidak terakomodir,” teriak Saiful Kalim, Koordinator aksi.

Dalam rilis yang diterima pmii.or.id, aksi ini membawa beberapa poin tuntutan. Pertama, mendesak pemerintah menegakkan perda No 03 th 2010, karna dinilai banyak pelangaran terkait jarak antara pasar tradisonal dan toko modern. Kedua, menuntut pemerintah agar membatasi pertumbuhan toko modern yang semakin menjamur di Jepara. Ketiga, menutup toko modern yang tidak mempunyai izin dan mempertegas perizinan.

Selanjutnya tuntutan Keempat, adalah melakukan revisi Perda No 03 Tahun 2010, karena banyak pasal siluman yang menguntungkan pemodal besar dan merugikan pengusaha kecil. Kelima, menilai bahwa pemerintahan Marzuki dan Subroto telah Gagal serta tidak serius membela rakyat kecil dibuktikan dengan maraknya toko modern, dan pro terhadap pemodal. Keenam, menuntut Pemerintah untuk pro terhadap produk lokal.

Aksi ini dimulai dari gedung PC NU Jepara menuju gedung Disperindag, Kantor Bupati, kemudian ke gedung DPRD Kabupaten Jepara. Dari serangkaian aksi tersebut, ratusan mahasiswa meneriakkan pemerintah tidak pro terhadap produk lokal melainkan pro terhadap pemodal.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aksi tersebut sempat kecewa, karena Kepala Disperindag Kabupaten Jepara tidak ada di tempat. Aksi dilanjutkan menuju gedung kantor bupati untuk menemui bupati dan menuntut pertangung jawaban atas kinerjanya selama empat tahun, yang membiarkan toko modern menjamur di Jepara. Kekecewaan kembali muncul, karena bupati sedang berada di luar kota. Hingga akhirnya terjadi dialog dengan Kepala Satpol PP, Trisno Santosa, yang mengaku akan menindak tegas dan mengabulkan aspirasi paling cepat hari senin, 25 Mei 2015 mendatang.(*/Poy)

Baca Juga  Keranda Mayat warnai Aksi Tolak UU MD3 PMII Bolmong Mongondow

 

Tinggalkan Komentar

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *