Press "Enter" to skip to content

Gawat Darurat Pendidikan Lamongan

GAWAT DARURAT PENDIDIKAN LAMONGAN

Bagi kami mahasiswa pergerakan, pendidikan adalah pilar peradaban yang mengikhtiarkan kehidupan masyarakat yang cerdas, maju, sejahtera, dan beradab. Tetapi realitas pendidikan di Kabupaten Lamongan kontra produktif dengan cita-cita ideal pendidikan. Visi pendidikan Lamongan yang ingin mewujudkan SDM yang berakhlak mulia telah dibengkokkan oleh oknum pengelola pendidikan. Terbukti dengan banyaknya kasus di bidang ranah pendidikan, rapor merah yang tak pantas diteladani antara lain:

  1. Kasus kecurangan massal Ujian Nasional SMA yang melibatkan puluhan kepala sekolah dan guru. Telah terbukti dengan penetapan mereka sebagai tersangka oleh Polda Jatim, pelanggaran Pasal 332 junto Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 9 bulan.
  2. Ketika kasus ini masih diproses oleh aparat penegak hukum, salah seorang tersangka yang bernama Kandam (eks. Kepala SMA 1 Lamongan), oleh Bupati diangkat menjadi pejabat Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan pada Dinas Pendidikan Lamongan tertanggal 31 Desesmber 2014.
  3. Ketika element masyarakat prihatin dan kecewa dengan keputusan pengangkatan tersangka menjadi pejabat, pada 7-8 Februari 2014 diselenggarakan kenal pamit sekretaris dan kepala bidang DIKMENUMJUR yang dikemas dalam acara gathering mewah dengan pesta pora diselenggarakan pada sebuah hotel di Malang. Kegiatan ini jelas-jelas melecehkan Surat Edaran MenPAN RB No.10/2014 dan No.11/2014 tentang peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja serta pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor.
  4. Kasus lainnya yang mencederai pendidikan Lamongan adalah tertangkapnya oknum guru PNS pada 10 Februari 2014 dalam sebuah pesta sabu sebagaimana diberitakan oleh banyak media.
  5. Masih adanya pungutan biaya sekolah pada siswa SDN dan SMPN. Membuat resah masyarakat karena tindakan ini jelas-jelas melanggar Permendikbud No.161/2014 tentang BOS yang secara tegas menyatakan bahwa tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp. 800.000/siswa/tahun untuk SD dan Rp. 1.000.000/siswa/tahun untuk SMP adalah agar bebas pungutan.
Baca Juga  PMII Dampingi Korban Temui DPRD

Pengurus Komisariat PMII UNISLA Veteran, Lamongan

Tinggalkan Komentar

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *