Assalamu’alikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Pergerakan

Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT, semoga kita senantiasa dalam lindungan-Nya. Diakhir Ramadhan ini, semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung dan menang setelah sebulan sebelumnya kita melatih kesabaran kita dan membentuk diri kita untuk menjadi manusia yang lebih prihatin dengan segala keadaan disekeliling kita, penyabar terhadap segala ujian dan cobaan dan penyantun terhadap kaum musthad’afin.

Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita termasuk khoirul ummat, pribadi yang muttaqin, dalam memasrahkan jiwa dan raga kita untuk meneruskan perjuangannya. Amien

Tak terasa, kini kita memasuki hari kemenangan, kami segenap Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mengucapkan “Taqobbalallahu Minna wa Minkum Shiyamana wa Shiyamakum, Ja’alanallahu Minal ’Aidzina wal Faidzin, Selamat Hari Raya Idul Fitri 1432 H, Mohon Maaf Lahir dan Bathin. Semoga kita kembali ke titik nol. Ampunan dan pemaafan atas segala kesalahan kita semua, menandakan kita masih besyukur atas segala karunia-Nya.

Ramadhan yang kita maknai sehari-hari adalah bulan memasrahkan diri, sekaligus bulan taubat dan ampunan, dimana semua ummat Islam ditekankan pentingnya melipatgandakan semua amal kebaikannya guna meraih balasan kebaikan yang berlipat ganda. Tentu, makna tersebut sepenuhnya betul, tetapi jika kita memaknai bahwa kita sebagai khoifah fil ardl, tentunya makna puasa akan kita maknai sebagai bulan peningkatan ibadah vertical dan ibadah social. Ibadah vertical kita maknai dengan menjaga dan meningkatkan rutinitas amalan-amalan dan ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah SWT dan hanya Allah yang tahu ukuran dan balasannya, tetapi ibadah social kita lakukan dengan meningkatkan semua yang terkandung dalam amal ma’ruf nahi munkar, termasuk kepekaan dan kepedulian terhadap sesama, kepedulian terhadap kehidupan bangsa dan terutama pemlaan terhadap kaum musstadz’afin. Dalam kontek kehidupan berbangsa, tentu kebijakan yang pro rakyat, penegakan hukum, pengelolaan Negara dengan baik dan benar, adalah dalam kategori “Amal Ma’ruf Nahi Munkar”.

Selama bulan puasa ini banyak peristiwa yang mengitari kita. Peristiwa-peristiwa tersebut adakalanya sebagai warning agar pemerintah lebih berhati-hati, ada juga yang tujuannya untuk menggugah kesadaran kita untuk berbenah, ada juga yang memperingatkan bahwa Negara ini dalam kondisi dititik nadir. Jika kita pelajari sejarah nusantara hingga terbentuknya Indonesia menjadi sebuah Negara, maka kita bisa bilang bahwa Indonesia adalah Negeri ATLANTIS atau surge dunia. Kekayaan sumberdaya alam yang melimpah ruah, mayoritas penduduknya beragama Islam, jejak tradisi nusantara yang begitu kaya dan kuat serta sejarah keberhasilan berbagai kerajaan nusantara sebelum Indonesia merdeka. Semua itu menambah khazanah kekayaan bernama Indonesia. Lantas kenapa, tiba-tiba bangsa yang begitu besar, dan begitu kaya, justru timbul gejala pesimis yang justru dilontarkan oleh berbagai kalangan. Beberapa bulan belakangan ini, berbagai media menyebutkan tentang ; Negara bangkrut, Negara gagal, Negara tidak focus, Negara tidak terarah, Negara kleptokrasi. Terlepas dari hiruk-pikuk persoalan politik yang mengitari berbagai munculnya kasus-kasus belakangan ini, yang jelas ini semua telah memberikan gambaran telanjang hikmah reformasi, yang telah melahirkan sebuah scenario pembangunan mengarah pada liberalisasi, melepas semua ikatan norma, moralitas, tradisi, dan nilai-nilai agama yang selama ini telah menjiwai kehidupan bangsa. Opini dan berita yang berkembang tentang berbagai peristiwa ini kemudian diikuti oleh peristiwa susulan, dimana beberapa kalangan mulai melakuakn aksi konkrit baik yang secara terang-terangan meminta pemerintah untuk mengakhiri kekuasaannya, maupun yang masih percaya, dan sebaliknay agar pemerintah focus dan terarah dalam semua kebijakannya.

Tulisan ini, berusaha menggugah beberapa peristiwa yang terjadi selama bulan Ramadhan, dari tanggal 1-31 Agustus 2011. Peristiwa-peristiwa apa saja yang telah terjadi, lalu bagaimana dampaknya terhadap kehidupan bangsa dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan elit politik pasca lebaran nanti dan apa yang harus kita lakukan. Berbagai peristiwa yang muncul ini tentu menjadi catatan kita bersama, catatan sebagai anak bangsa yang turut perihatin melihat Indonesia dalam umur yang ke-66 tapi belum dewasa untuk menuju bangsa yang sejahtera, berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tujuan dan cita-cita kemerdekaan RI.

Ungkapan beberapa peristiwa ini juga sebagai bahan refleksi bagi kita semua, bahwa terlalu banyak masalah yang menimpa negeri ini, tetapi sangat sedikit orang yang berjiwa besar, berpikiran besar dan melakukan langkah-langkah besar. Sangat sulit menemukan sosok yang mampu menyatukan komponen bangsa yang berbeda-bedaa dan mengelolanya menjadi potensi untuk membangun Indonesia. seringkali banyak orang terjebak dengan cara berfikir teknis-sektoral-kasuistik, tetapi tidak berfikir makro, hal yang menyentuh langsung persoalan. Situasi seperti ini, membutuhkan langkah-langkah cepat terutama para pimpinan partai politik agar mampu mengeluarkan gagasan besar soal mengakhiri polemic kebangsaan dan ketatanegaraan. Sangat disayangkan pola yang selama ini berkembang, gagasan besar itu tidak pernah lahir, yang ada hanya berpikir untuk kelangsungan hidup partainya masing-masing. Tugas kita lah untuk memulai. Sebagai kader pergerakan, dinamisasi gerakan dan pikiran itu tidak boleh sirna dan lenyap dari dalam tubuh kita, tetapi sebaliknya terus berdialektika dengan pengetahuan dan gerakan dilapangan. 

Beberapa kasus yang mencuat selama bulan Ramadhan ini menjadi amunisi baru bagi kita semua, bahwa pasca idul fitri pemerintah harus secara lebih jujur dalam perkataan dan tindakan, sudah muak masyarakat dengan berbagai pencitraan, karena rakyat itu melihat dengan mata dan hati. Jika pemimpinnya baik, maka akan lahir negeri yang baik, makmur, adil dan sejahtera. Jika pemimpinnya tidak baik, maka akan lahir sebuah negeri yang hanya akan menjadi bom waktu atas terakumulasinya berbagai kasus korupsi, eksploitasi asing dan pemimpin yang lemah dan tidak berwibawa. Jika kita perhatikan selama bulan puasa ini, maka ada enam masalah yang mencuat. Semoga pemerintah dan segala instrumennya bisa dengan cepat menyelesaikan problem-problem ini.  

Pertama, Mencuatnya kasus Nazaruddin. Kasus nazaruddin sebelum bulan pausa ini sudah mencuat, semenjak terkuaknya kasus koruspi Wisma atlet dengan tertangkapnya sesmenpora di kantor Kemenegpora, semenjak itulah kasus ini menggelinding bak bola salju, bukan hanya Nazaruddin yang menjadi pasien kasus ini melainkan sejumlah petinggi demokrat yang notabene kolega Nazarudin itu sendiri ikut terlibat, bahkan lebih jauh dari itu, kasus Nazaruddin menjadi pendobrak bagi kebobrokan KPK yang diduga Dua (2) pimpinannya terlibat Korupsi. Gurita Bisnis Nazarudin ini bias terlihat dari terafiliasinya Nazarudin dalam 155 perusahaan, yang sebagian besar proyeknya melibatkan APBN dan menjadi bermasalah. Nazarudin tertangkap pada Hari Minggu, 7 Agustus 2011, pukul 21.00 WIB di Kota Cartagena, Kolombia. Setelah sebelumnya meninggalkan Indonesia sejak 23 Mei 2011. Artinya dua bulan lebih menjadi petualang di negri orang. Kembalinya Nazarudin ke Indoensia menjadi babak baru pemberantasan korupsi, dimana harus diusut semua yang terlibat dengan kasus Nazarudin meskipun itu melibatkan petinggi partai dan lingkaran kekuasaan. Strategi Nazarudin pun keluar, ketika mulai mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob, Kelapa Dua, dia pun lebih banyak bungkam dan menjadi pelupa. Bahkan presiden sebagai simbol Negara dengan begitu gampangnya membalas surat dari seorang koruptor. Sementara surat pengaduan pelanggaran HAM, keluahan rakyat yang jumlahnya ribuan tidak pernah dibalas. Wajarlah kemudian, cikap dan cara presiden SBY mendapat kecaman dari masyarakat. Jika kasus nazarudin pasca lebaran ini tenggelam dengan munculnya beberapa kasus lain, atau KPK tidak ada kesungguhan, sehingga akan bernasib sama dengan bebrapa kasus sebelumnya, seperti ; rekening gendut polri, century, rekening gendut kepala daerah. Maka, akan tiba saatnya amarah rakyat terhadap para pemimpinnya. Sudah saatnya kasus Nazarudin ini menjadi pembuka dari berbagai kebobrokan dan kasus  korupsi, sekaligus pertaruhan bagi kewibawaan pemerintah.  

Kedua, Momentum hari kemerdekaan RI ke 66. Sebelum peringatan kemerdekaan di laksanakan, pemerintah memberikan sejumlah bintang tanda jasa kepada bebebrepa tokoh. Bintang jasa ini adalah bintang Adipurna, Bintang kedua tertinggi setelah Bintang Jasa Mahaputera. Ada Tigapuluh (30) an tokoh yang mendapatkan bintang jasa ini. Pertanyannya, buat siapa bintang ini diberikan? apa ukuran dan standar jasa luar biasa yang telah dilakukan seseorang? Apakah presiden punya hak preogratif dalam menentukan calon penerima bintang jasa ini ataukah melibatkan banyak institusi. Kenyataannya penerimaan bintang tanda jasa ini menimbulkan banyak kritik dan polemic. Kritik itu tertuju pada pemberian penghargaan kepada sosok Ibu Ani Yudhoyono yang tak lain adalah istri presiden sendiri, langkah ini dinilai sebagai awal untuk mengangkat citra ibu Ani untuk kepentingan Pilpres 2014, selain itu nama seperti Abu Rizal Bakrie yang punya kasus lumpur Laindo, RI.

Momentum kemerdekaan ini juga diisi dengan pidato kenegeraan presiden RI yang dilanjutkan dengan pidato Nota Keuangan APBN-P 2011 dan RAPBN 2012. Untuk pidato RAPBN yang disampaikan presiden SBY pun tidak lepas dari pro kontra, meskipun sebagian menilai masih rasional dan realistis. Tetapi yang dijual dalam pidato tersebut adalah mimpi, mimpi kedepan sebagai bangsa. Delapan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Untuk APBN Kesejahteraan Rakyat telah mendaftarkan gugatan uji materil Undang-undang No 11 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun anggaran 2011 Ke Mahkamah Konstitusi (MK). APBN-P dinilai bertentangan dengan konstitusi. Alasan yang dijkemukakan oleh koalisi ini adalah bahwa APBN-P 2011 lebih banyak mementingkan kesejahteraan pemerintah dan DPR, sementara kesejahteraan dan kemakmuran rakyat diabaikan. Koalisi ini terdiri dari lembaga ; Indonesia Human Right Committee for Social Justice (IHCS), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Prakarsa Masyarakat untuk Negara Kesejahteraan dan Pembangunan Alternatif ({PRAKARSA), Koalisi Anggaran Independen (KAI), Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan masyarakat (P3EM), Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), Publish What You Pay, serta Koalisi Anti Utang (KAU). Rincian RAPBN 2012 ini bisa dilihat sebagai berikut ;

 

Alokasi Belanja 2012 (Triliunan Rupiah) ; Transfer daerah sebesar 464,4 Triliun, Subsidi sebesar 208,9 Triliun, Belanja Pegawa sebesar 215,0 Triliun, Belanja Modal sebesar 168,1 Triliun, Belanja Barang sebesar 138,0 Triliun, Bayar Utang : 123,7 Triliun dan Belanja Lain-lain : 100,4 Triliun

Pengunaan Anggaran Belanja Modal : 1). Pembangunan jaringan rel kereta api baru sepanjang 150 km, 2). Pengembangan dan rehabilitasi 116 bandara, 3). Pembangunan 14 bandara baru, 4). Pembangunan jalan baru dna peningkatan kapasitas jalan sepanjang 4.005 km, 5). Pemeliharaan dan perbaikan jalan sepanjang 36.319 km, 6). Pembangunan jembatan baru sepanjang 7.682 meter, 7). Pemeliharaan jembatan sepanjang  217.076 meter, 8). Pembangunan 175 rusunawa dan unit hunian rumah susun beserta infrastruktur pendukungnya sebanyakl 48 “twin block”, 9). Pembangunan rumah murah sebanyak 62.500 unit, 10). Pembangunan 9 waduk, 11). Rehabilitasi 24 waduk, 12). Pembangunan 87 embung atau situ, 13). Rehabilitasi 62 embung atau situ.


Penerimaan terbesar akan di gejot dari sector pajak, lalu bagaiman adengan sector-sektor lainnya, padahakl Indonesia memiliki banyak BUMN, apakah selama ini tidak m,enguntungkan ataukah hanya menjadi sapi perah dari para politisi dan aparatur pemerintahan. Lihat saja perbandingan dari tahun ke tahun penerimaan pajak. Tahun 2006 sebesar 409,2 Triliun, Tahun 2007 sebesar 491 Triliun, Tahun 2008 sebesar 658,7 Triliun, Tahun 2009 sebesar 619,9 Triliun, Tahun 2010 sebesar 723,3 Triliun, Tahun 2011 sebesar 878,7 Triliun dan Tahun 2012 di perkirakan sebesar 1.019,3 Triliun (Sindo, Jum’at, 19 Agustus 2011)

Jika dilihat porsi besaran anggaran, maka porsi belanja pegawai lebih besar dari porsi belanja modal. Yang akibatnya kesejahteraan masyarakat menjadi no Dua. Ini juga terjadi pada banyak anggaran daerah, dimana ada banyak daerah yang belanja pegawainya lebih dari 50%, bahkan ada yang belanja modalnya hanya 10 %. Maka dalam hal ini harusnya dirumuskan ulang kebijakan fiscal yang pro rakyat. 

Persoalan kebijakan pemerintah kedepan kita bisa dilihat dalam pidato kenegaraan presiden RI. Disitulah gambaran arah Indonesia kedepan. Beberapa pengamat menilai bahwa pidato presiden masih realistis, disis lain menyangsikan akan realisasinya sebaliknya pemerintah hanya berani menjual mimpi. Soal korupsi yang banyak diungkapkan oleh presiden dalam pidatonya masih menjadi tanda tanya besar, apakah presiden SBY dengan perahu besarnya Partai Demokrat akan kembali ke trek awal, dimana mereka selalu bilang “katakan tidak pada korupsi”, kita masih sangsi besar, selama kasus Nazarudin yang telah menjadi pembuka kotak pandora bagi gurita korupsi dilingkaran kekuasaan akan terbongkar. Secara logika, dua kali periode kepemimpinan seharusnya sudah bisa menjadi bahan evaluasi untuk berbuat lebih bagi bangsa dan rakyat Indonesia, tetapi kenyataannya peridoe kepemimpinan yang kedua ini justru semakin banyak kalangan yang pesimis bahkan diantara mereka sudah menyuarakan perubahan kepemimpinan nasional. Mengenai kritikan yang disuarakan oleh kalangan tokoh-tokoh nasional, tokoh agama, kalangan mahasiswa, semakin hari semakin banyak, kita hanya berfikir, jika banyaknya kritikan dari tokoh-tokoh nasional, kalangan mahasiswa sudah tidak lagi di dengar, maka negara berjalan dengan timpang, karena apapun yang dibuat oleh pemerintah akan dianggap pencitraan dan kamuflasi belaka, sementara banyak persoalan yang belum diselesaikan. Disisi lain pemerintah justru menambah persoalan baru.

Ketiga, gurita kebijakan Impor. Kebijakan impor secara terus menerus dilakukan oleh pemeirntah, dari mulai impor daging sapi, garam, singkoong, bahkan ubi. Kebijakan impor ini terkadang diluar logika kita, bagaimana mungkin negeri kaya penghasil garam dengan posisi Indonesia sebagai Negara kepulauan yan dikelilingi laut, masing mengimpor garam, singkong, dan ubi. Sudah saatnya kita memberikan stimulus kepentingan pertanian kita, serta menyeimbangkan antara kepentingan industri hulu dan hilir, sehingga kita tidak terus-terusan impor bahan jadi dan ekspor bahan baku/ mentah

Dalam enam bulan ini (Januari-Juni), Indonesia sudah impor bahan pangan senilai US$ 5,36 Miliar atau setara 45 Triliun dengan volume impor 11,33 juta ton. ini tentu memalukan dan membuktikan pemerintah gagal, karena yang diimpor adalah kebutuhan pokok yang sebenarnya banyak tumbuh di Indoenesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip oleh detikFinance, Indonesia mengimpopr Ubi Kayu dengan total 4,73 ton dengan nilai US$ 21,9 ribu, dari Januari hingga Juni 2011. Italia merupakan importir terbesar dengan nilai US$ 20,64 ribu dengan besar 1,78 ton. Sedangkan China merupakan Negara penyuplai Ubi Kayu impor terbesar yaitu 2,96 ton dengan nilai US$1.273. Indonesia juga mengimpor garam dari negeri Kanguru. Impor garam ini Dari Januari-Juni 2011 mencapai 1,04 ton dengan nilai US$ 53,7 juta. Impor garam juga dilakukan dengan India yaitu sebesar 741,12 ribu ton dengan nilai US$39,84 juta. Ada juga dari Singapura, Selandia Baru, Jerman sehingga total impor garam sampai dengan Juni 2011 mencapai 1,8juta ton dengan nilai US$ 95,42 juta. Indonesia juga mengimpor ayam dari Malaysia. Sepenjang Semester I tahun 2011, impor daging ayam mencapai 9 ton dengan nilai US$29,24 ribu. Indonesia juga mengimpor Teh sebanyak 6,54 ton dengan nilai US$ 11 juta selama 6 bulan pada tahun ini. Negara pengimpor Teh terbesar adalah Vietnam, yaitu, 3,24 ton dengan nilai US$ 3,68 juta. Kemudian Kenya, sebanyak 1,07 ribu ton teh diimpor dengan nilai US$ 3,32 juta, dan dari Negara Argentina, India, China dan lain-lain.

Sedangkan impor cabe segar-dingin, terbesar dilakukan dari Vietnam, sebanyak 65 ton dengan nilai US$ 51,320 ribu dan India sebesar 50 ton dengan nilai sebesar US$ 34 ribu. Total sepanjang Juni, impor cabe sebanyak 117,673 ribu dengan nilai US$ 93,548 ribu. Sepanjang semester I, impor Cabe mencapai 6,794 ribu ton dengan nilai US$ 6,192 juta. Impor bawang putih terbesar berasal dari China sebesar 47 ribu ton dengan nilai US$ 33,168 juta dan Taiwan sebesar 270 ton dengan nilai US$ 177 ribu, dengan total impor bulan Juni 2011, sebesar 47,403 ribu ton dengan nilai US$ 33,471 juta. Sedangkan pada semester I tahun 2011, total impor bawang putih sebesar 178,9 ribu ton dengan nilai US$ 132,77 juta.

Sementara bawang merah, impor terbesar dari India dengan nilai US$ 3,575 juta untuk 8,87 ribu ton, kemudian Thailand dengan nilai US$ 3,187 juta untuk 5,961 ribu ton dan Philipina sebesar 2,996 ribu ton dengan nilai US$ 1,4 juta. Total sepanjang Juni 2011, sebanyak 18,918 ribu ton dengan nilai US$ 8,76 juta. Sementara untuk semester I tahun 2011, impor bawang sudah mencapai 141,795 ribu ton dengan nilai US$ 67,611 juta.

Selain komoditas tersebut, Indonesia juga mengimpor beras, jagung, kedelai, biji gandum, dan meslin, tepungterigu, gula pasir, gula tebu, daging sejenis lembu, mentega, minyak gorteng, susu, telkur, unggas, kelapa, kelapa sawit, lada, kopi, cengkeh, kakao, cabe kering, tembakau dengan total 11,33 juta ton dengan nilai US$ 5,36 miliar sepanjang semester I tahun 2011. (detikFinance).

Pertanyannya, apa yang dilakukan oleh pemrintah selama ini terutama oleh kementerian perdagangan dan perindustrian? Terkadang yang muncul dalam persoalan impor ini bukan hanya menyangkut barang yang diimpor tetapi disetiap impor ada fee yang bisa di bagi ke berbagai kalangan. Kalau ini yang dimaksud, maka sampai kapan pun kebijakan impor akan dipertahankan, karena menguntungkan bagi mereka.  

Keempat, Kritik para tokoh terhadap kepemimpinan SBY-Boediono terus bergulir, bahkan dibulan puasa pun terus berlanjut intensitasnya. Gelombang kritik tersebut dilakukan dalam Tiga (3) hal, 1) Pertemuan 45 Tokoh Nasional yang menyerukan Pengakhiran kekuasaan pemerintahan SBY_Boediono atas kegagalannya dalam memimpin dan mengelola Negara ini. Pertemuan tersebut diselenggarakan pada hari senin, 08 Agustus 2011 di Hotel Four Season Jakarta dan melibatkan 45 tokoh.

Empat Puluh Lima (45) tokoh itu antara lain ; Prof. Dr.Ali Yafie, Prof. Bismar Siregar, Cholil Badawi, KH. Moehammad Zein, Jen (Purn) Tyasno Sudarto, Monag Siburian, Hariman Siregar, Soegeng Sarjadi, Sukardi Rinakit, Muslim Abdurrachman, Chris Siner K. Timu, Romo Benny Susetyo, B. Wiwoho, D,H Assegaf, Prof. Syafi’I Ma’arif, Komarudin, Sunardi, Amir H. Daulay, Adnan Buyung Nasution, Prof. Anwar Nasution, Nurman Diah, Mulyana W Kusumah, Haris Rusly, Indro Tjahjono, Jamester Simarmata, Martinus Situmorang, Rizal Ramli, Noegroho Djajoesman, Andreas A Yewangoe, P.dt, Eggi Sudjana, Bursah Zarnubi, Fanny Habibie, Sri Palupi, Dedy Julianto, Thamrin Amal Tamagola, Gieny Kairupan, Murwanto, Jarot, Dibyo, Beno, Tjuk Kasturi Sukiadi, Helmy A. Yafie, Otje Soedito, Saaiful A Yafie. 

Mereka mengemukakan bahwa saat ini ada 7 krisis yang fundamental yang melanda bangsa ini ; Krisis Kewibawaan Kepala Pemerintahan, Krisis kewibawaan Kepala Negara, krisis kepercayaan terhadap partai politik, krisis kepercayaan terhadap parlemen, krisis efektifitas hokum, krisis kedaulatan sumberdaya alam, krisis kedaulatan pangan, krisis pendidikan, krisis integrasi nasional. Kritik oleh para tokoh ini ada benarnya bahwa kewibawaan pemerintah dan elit politik negeri ini memang sedang dipertaruhkan.

2). Pada Hari sabtu, 20 Agustus 2011, Dua puluh lima (25) tokoh mengirimkan surat ke presiden SBY untuk memperkuat KPK dan jangan sampai negara dipermainkan oleh para koruptor serta pengacara para koruptor. Isi surat tersebut yaitu ;

Kepada Presiden Republik Indonesia, Kami memberikan dukungan keberanian untuk melakukan langkah-langkah aktif dan nyata, menggunakan kewenangan tertinggi sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan, serta sebagai pemegang mandate rajyat Indonesia, untuk melindungi Negara dan warga bangsa ;

• Dari serangan balik para koruptor
• Dari kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada kebutuhan dasar rakyat banyak
• Dari pemiskinan terstruktur karena penguasaan sumber daya ekonomi oleh segelintir kelompok
• Dari ketidakpastian hokum dan penegakan hokum yang tidak adil
• Dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil atas dasar kepentinganpolitik jangka pendek

Jakarta, enam puluh enam tahun setelah Indonesia merdeka

Tertanda, rakyat Indonesia

Anies Baswedan; Anita Wahid; Bambang Widodo Umar; Betti S. Alisjahbana; Burhan Muhtadi; Danang Widoyoko; Eef Saefulloh Fattah; Eddy Swandi Hamid; Endriartono Sutarto; Erry R Hardjapamekas; Faisal Basri; Hamid Chalid; Ikrar Nusa Bakhti; Imam Prasodjo; Komaruddin Hidayat; M Ichsan Loulembah; Mas Achmad Santosa; Monica Tanuhandaru; Natalia Soebagjo; Ratih Sanggarwati; Rhenald Kasali; Saldi Isra; Teten Masduki; Atika Makarim; Todung Mulya Lubis; Yenni Wahid; Yunarto Wijaya; Zaenal Arifin Mochtar; Zumrotin K. Susilo    

Tajamnya kritik para tokoh masyarakat terhadap kondisi bangsa ini jangan buru-buru dianggap terlalu politis. Pertanyannya, kenapa para tokoh ini bisa dalam satu barisan kritik terhadap pemerintah, bahkan beberapa bulan sebelumnya tokoh agamapun bersatu menyampaikan kritik tajamnya terhadap pemerintah yang dianggap telah melakukan kebohongan publik. Ini artinya semua tokoh sudah mempunya cara pandang yang sama dalam melihat persoalan bangsa ini.

Kelima, keteladanan. Empat hal yang sering kita katakan sebagai elit negeri ini; Eksekutif, Legislatife, Yudikatif, dan Partai politik. Empat sector ini adalah termasuk kalangan elit sekaligus pemangku kepentingan Negara. Problemnya hari ini sama, di empat hal tersebut terjadi krisis kepercayaan yang sangat tinggi dari berbagai kalangan. Dalam tubuh eksekutif terlalu banyak penyimpangan jabatan, dari mulai menteri hingga staf bawahan, prilaku korup dalam setiap proyek selama ini telah menjadi trend biasa. Silang sengkarut antara pejabat-pengusaha-dan politisi sudah menjadi hal lumrah di negeri ini. Di tataran eksekutif dari pusat sampai daerah sampai saat ini sudah ada 155 kepala daerah yang terkena kasus korupsi. Ditubuh legislatife problem yang selalu mendera meraka adalah persoalan suap, calo anggaran dan korupsi dalam memuluskan berbagai proyek. Maklum DPR mempunyai fungsi legislating, controlling, dan budgeting. Citra negative itu selelau mendera mereka sehingga telah terjadi krisis kepercayaan. Dalam penyusunan legislasi nasional pun tak urung dirundung masalah, banyaknya undang-undang yang berpotensi masalah yang sudah dibuat, tetapi kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)  

Keenam, Kekerasan Sosial. Kekerasan social ini juga muncul ketika bulan puasa organisasi Front Pembela Islam (FPI) melakukan sweeping terhadap sejumlah warung makan di sejumlah tempat bahkan memukul orang yang ketahuan mabuk selama bulan puasa. Sweeping yang dilakukan oleh ormas dengan dalih apapun tentu tidak dapat dibenarkan, karena itu akan melegalkan kekerasan yang mereka lakukan dan dampaknya bisa terjadi kekerasan social. Persoalannya, kenapa aparat pemerintah seolah diam, apakah negera ini sudah tidak punya aparat. Dulu presiden SBY pernah mengungkapkan akan menindak ormas perusuh bahkan akan membubarkannya, tetapi kenapa tiba-tiba hilang dan tak jelas perintah ini. Negara bagaimanapun tidak boleh kalah sama preman, itu yang sering diungkapkan oleh presiden. Kenyataannya Negara yang kalah ditekan oleh kalangan preman. Kekerasan social yang kedua yang terjadi selama Ramadhan adalah, kasus mencuatnya kekerasan di Papau yang dilakukan oleh OPM (Organisasi Papua Merdeka). Secara terus terang, kita sangat kewatir dengan masalah Papua, apalagi mereka sudah mendaftarkan gugatan mereka untuk merdeka dilembaga internasional. Kalau salah langkah, maka akan terjadi boomerang. Persoalan Papua harus lebih hati-hati tetapi pemerintah harus kelihatan berwibawa dan ada ketegasan sehingga siapapun tidak akan berani untuk mengganggu, apalagi mengotak-atik Papua. Papua adalah kekayaan kita, pengalaman lepasnya Timur-Timur dan model provinsi Aceh dengan pemberian otonom penuh menjadi provinsi berbasis syariah menjadi renungan kita semua.   

Kiat semua tentunya tidak ingin Negara yang pernah dijuluki oleh beberapa kalangan sebagai “ATLANTIS” akan musnah atau hilang. Pandangan-pandangan optimis tetap akan selalu ada dalam diri kita, karena kita masih berkeyakinan, bahwa bangsa ini akan terus mereproduksi kepemimpinan kaum muda melalui lahirnya tokoh-tokoh muda dari kampus, dan yang bergelut dalam ranah pergerakan. Harapan kami, lahirnya gelombang kepemimpinan anak-anak muda ini akan menjadi harapan baru bagi Indonesia yang lebih baik, tentu harapan ini harus dilihat dengn prioses yang ada selama ini dan adanya dukungan berbagai kalangan terhadap peningkatan mutu dan kualitas dunia pendidikan kita. Berbagai inovasi pengetahuan harusnya difasilitasin pemerintah, sehingga akan tumbuh tunas-tunas muda yang mempunyai daya saing dalam kancah global.

Kita sesungguhnya merasa prihatin atas kondisi perjalanan bangsa ini yang seakan berjalan tidak focus tanpa arah serta tanpa pemimpin. Sangat berbahaya kondisi ini bagi keberlangsungan sebuah bangsa. Oleh karena itu berbagai kritikan seharusnya dimaksanai sebagai cambuk bagi pemerintah untuk bekerja lebih giat lagi, menteri-menteri tidak adalagi yang saling mementingkan dirinya, kelompoknya dan partai politiknya, semuanya bahu-membahu bekreja untuk kepentingan rakyat. Yakinilah, bahwa rakyat tidak buta, rakyat bisa membaca dan melihat. Apa yang mereka lakukan akan menjadi cacatan sejarah dimasyarakat

Tentunya bulan puasa dan idul fitri ini kita maknai dengan kembalinya semangat kebangsaan kita. Semua penderitaan, kepedihan, luka, amarah, dendam antar generasi sudah seharusnya dihilangkan. Bangsa ini hanya akan bisa besar jika para pemipin sadar bahwa jumlah mereka sangat sedikit, sementara jumlah rakyat itu banyak. Sudah seharusnya yang sedikit memperhatikan kepentingan yang banyak.

Bulan puasa ini menjadi momentum bagi semua kelompok unutk melakukan perbaikan termasuk persoalan-persoalan yang telah diungkapkan oleh penulis diatas tadi menjadi catatan penting bagi pemerintah, bahwa hari raya Idul Fitri harus dimaknai dengan penuntasan berbagai persoalan diatas, jangan dibiarkan persoalan tersebut berlarut-larut yang pada akhirnya bias menjadi boi,m waktu. Dua (2) kali periode kepemimpinan sudah cukup utuk membangun fondasi, bukan malah kekacauan dan kekisruhan social.

Tulisan ini merupakan catatan pergerakan yang akan  terus penulis lakukan sebagai ruang artikulasi gagasan maupun share berbagai isu-iru strategis sehingga menjadi bahan renungan kita semua. Sebagai kader pergerakan, dituntut harus bias membaca realitas lingkungan, menulisnya dalam bentuk opini dan mentransformasikan gagasannya dal;am bentuk beragam kegiatan. Pikiran-pikiran besar yang kita miiki tentunya tidak cukup hanya dengan lisan, tteapi pikiran besar iutu harus disistematisir menjadi panduan pikiran dan panduan gerakan. Kita menginginkan diantara kita akan muncul kedepan menjadi pemikir-oemikir hebat, negarawan-negarawan handal. Oleh karena itu, untuk menuju kearah sana diperlukan proses yang hebat pula dalam mempraksikan gerakan besar organisasi.

Akhirnya, kami mengucapkan minal aidzin wal’faidzin, mohon maaf lahir dan bathin. Mari kita saling mendoakan untuk kita semua, agar kita selalu diberi kekuatan, keberkahan dan kebaiakan dalam memimpin dan menjalankan roda organisasi yang kita cintaiini. Semoga kita terus diberikan petunjuk gar kita selalu berada di jalan yang benar.

Salam Pergerakan.
Jakarta, 30 Agustus 2010

Addin Jauharudin
Ketua Umum PB PMII

< Prev