Tindakan Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan kepolisian yang menggembok panti asuhan Khasanah Kautsar terus mendapat sorotan.

“Ini hak belajar anak-anak panti asuhan kok diisolasi. Penggembokan ini efeknya besar terhadap perkembangan belajar anak-anak. Mereka pastinya hidup dalam ketakutan,” kata Wasekjen PB PMII Mukhlis Hasyim di Sekretariat Jl Salemba Tengah No 57, Jakarta Pusat, kemarin (29/12). 
Menurut aktivis asal Nusa Tenggara Barat ini, yang semestinya diperhatikan oleh pemerintah daerah Tasikmalaya bukan soal kisruh mengenai Ahmadiyah-nya saja, lebih dari itu yang lebih menjadi tanggung jawab mereka adalah mengenai keberlangsungan belajar-mengajar puluhan anak di Panti asuhan itu. 
Senada, Ketua PB PMII Muhammad Khusen Yusuf  menegaskan, kewajiban pemerintah adalah melindungi segenap hajat hidup rakyatnya, bukan malah menjadi agen utama yang mempertentangkan antara minoritas-mayoritas. Soal polemik mengenai keberadaan Ahmadiyah menurutnya sudah ada ketentuan bersama yang bisa menjadi rujukan. 

“Kan sudah ada SKB Menteri. Itu yang harus ditegakkan tanpa mengedepankan kekerasan. Ini kok malah bikin aksi penggembokan paksa, kayak preman aja,” paparnya.