RMOL. Pemerintah sangat yakin target renegosiasi kontrak karya bagi perusahaan tambang asing yang beroperasi di Indonesia akan diselesaikan tahun ini.

Namun kalangan aktivis meragukan target itu bisa dipenuhi. Pasalnya dua perusahaan tambang besar yakni Freeport dan Newmont tidak  mau kalau kontrak yang telah diteken diotak-atik lagi.

Demikian dikatakan Ketua PB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Aidil Azhari,  kepada Rakyat Merdeka Online, Minggu (2/10)  menyikapi sikap  Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang optimis  agenda renegoisasi kontrak karya dengan perusahaan tambang asing yang beroperasi di Indonesia selesai tahun ini.

"Kami tidak yakin kalau agenda itu bisa diselesaikan tahun ini juga," kata Aidil.

Dia beralasan, dua perusahaan tambang Amerika yakni Freeport dan Newmont tidak mau kalau kontrak yang telah ditandatangani diotak-atik lagi. Dua perusahaan itu, menurut dia beralasan kalau kontrak yang mereka teken sudah sesuai dengan  hukum yang berlaku saat penandatanganan.

Aidil mengatakan, kontrak kedua tambang raksasa itu masih memakai acuan UU lama, yaitu UU 11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Sedangkan dalam UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai UU pengganti mengharuskan semua kontrak melakukan penyesuaian. Selain itu, baik Freeport dan Newmont merasa selama ini  sudah memberikan kontribusi yang sangat besar.

"Jadi renegosiasi itu hanya gertak sambal belaka. Wacana renegosiasi kontrak kerja yang dilemparkan SBY hanya untuk mengetes bagaimana reaksi Freeport dan Newmont," kata Aidil yang juga Ketua PB PMII Bidang Kajian Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam PB PMII ini.

Di sisi lain, Hatta Rajasa, selaku menteri Perekonomian sendiri tidak terlalu ngotot dalam melaksanakan rencana tersebut. Oleh karena itu, PMII berharap agar seluruh elemen rakyat memantau terus memantau apakah  renegosiasi kontrak karya tersebut dilaksanakan agat tidak.

"Jangan sampai rakyat dibohongi lagi," tegasnya. [dry]