CSR Tepat Guna Berbasis Local Wisdom (Pemenang III, Lomba LKTI)

(Ringkasan)

Permasalah CSR memang menjadi bahasan yang telah lama di diskusikan, hal ini dikarenakan masih banyaknya permasalah-permasalah dalam pelaksanaan program CSR, bahkan masih banyak sekali perusahaan yang kurang memahami substansi dari CSR itu sendiri, dalam Undang-undang PT No. 40 tahun 2007, pemerintah telah mempertegas bahwa CSR merupakan sebuah tanggung jawab yang harus di lakuan PT, hal tersebut di pertegas lagi dengan di keluarkannya Peraturan pemerintah No. 47 tahun 2012 yang berbunyi “Tanggung Jawan Sosial Perseroan terbatas”. Secara garis besar Peraturan pemerintah tersebut masih sangat global sehingga memungkinan adanya penafsiran ganda. Beberapa hal yang perlu dan sangat perlu diperjelas adalah dalam alur dan tanggung jawab sosial tidak memperlihatkan upaya pelibatan stakeholder yang sesungguhnya menjadi fondasi dari maksimalisasi pembangunan yang diharapkan oleh pemerintah. Dan perencanaan tanggung jawab sosial terkesan diserahkan sepenuhnya pada otoritas perseroan yang secara prinsip menutup proses kerjasama partisipatif dan melibatkan para pelaku pembangunan sampai pada level paling bawah. Selain itu, belum adanya batasan-batasan penjelas bagaimana tanggung jawab sosial itu di pertanggung jawabkan pada penerima manfa’at maupun pemerintah. Hal lain yang menarik untuk di kaji ialah tidak tergambar indikator atau tolak ukur sebuah model tanggung jawab sosial yang terukur dan tersturktur.

Hal tersebut akan sangat berdampak pada implementasi CSR di lapangan, Banyaknya perusahaan memahami CSR hanya sekadar kegiatan yang sifatnya insidental, seperti pemberian bantuan untuk korban bencana, sumbangan, serta bentuk-bentuk charity atau filantropi lainnya, permasalahan cara pandang perusahaan tentang CSR juga bermuara dari kebijakan pemerintah yang kurang tegas. Padahal, sejatinya perusahaan dalam melakukan CSR harus memperhitungkan Sustainable Development (pembangunan Berkelanjutan), karena ini yang akan menjadi bagian terpenting atas keberadaan perusahaan . Kebijakan yang kurang tegas masih saja menyisakan penerapan CSR yang dipersepsi voluntary dan hanya “sekedar” menampilkan sikap baik (do good, to look good). Padahal hakikat keberadaan CSR tidak hanya bersifat sesaat, namun berkesinambungan dan untuk kepentingan perusahaan dalam jangka panjang. Tapi, pada praktik di lapangan, masih sangat banyak perusahaan yang melakukan CSR tidak mengarah pada Sustanable Development , banyak pelaksanaan CSR yang tidak terencana dan bersifat Insidental, hal ini terjadi selain kurang tegasnya kebijakan pemerintah juga karena kurangnya pengawasan yang di lakukan pada proses Analisis, Perencanan dan pelaksanaan CSR.

Baca Juga  Pengumuman Pemenang Lomba Design Logo Harlah

Maka dari itu, perlu kiranya permasalahan pelaksanaan CSR yang ada di Indonesia di urai sehingga akan menemukan akar permasalah yang kemudian bisa di gunakan untuk pembuatan kebijakan pemerintah tentang CSR, dimana kebijakan CSR nantinya Jelas tujuannya yakni kearah Sustainable Development , dan mampu di maknai dengan baik oleh seluruh elemen yang terlibat didalamnya.

Selain itu agar CSR bukan berniat untuk kepengingan politik tapi murni bentuk dukungan sektor privat untuk penguatan atau pemberdayaan masyarakat, maka perlu CSR yang Tepat Guna yakni CSR yang disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan, sehingga mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat, Salah satu strategi yang sangat mungkin dilakukan untuk menciptakan CSR yang Tepat Tuna yaitu menggunakan pendekatan CSR berbasis Local Wisdom (kearifan local).

Lokal Wisdom merupakan nilai yang dianggap baik dan benar yang berlangsung secara turun-temurun dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai akibat dari adanya interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Sehingga local wisdom akan berhubungan erat dengan Peraturan (kesadaran masyarakat), mengembangan budaya dan juga penguatan ekonomi masyarakat. Nilai-nilai dalam local wisdom tersebut sangat berkaitan erat dengan Sustainable Development , dimana di setiap wilayah memiliki ciri dan kekhasan yang berbeda-beda.

Pelaksanaan CSR berbasis Lokal Wisdom membutuhkan Badan Pengawas Program yang nantinya akan melakukan pengawasan serta memberikan masukan kepada perusahaan sehingga pelaksanaan CSR akan tepat sasaran. Badan Pengawas Program CSR tersebut di bentuk secara ADHOD dari perwakilan beberapa elemen pernting yakni perwakilan perusahaan, perwakilan pemerintah, perwakitan Perguruan tinggi dan Perwakilan Tokoh masyararakat Lokal.

Implementasi CSR berbasis Local Wisdom dapat digunakan perusahaan untuk merealiasasikan kegiatan CSR tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat lokal, yang pada akhirnya bisa di arahkan kepada program pemabangunan berkelanjutan. CSR berbasis Lokal Wisdom dapat pula di adopsi pemerintah selaku pemangku kebijakan dalam merancang kebijakan tentang CSR, dan diharapkan dengan itu, CSR mampu besifat Simbiosis Mutualisme antara Perusahan dengan masyarakat dan lingkungannya.

300x250
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Tinggalkan Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *