Press "Enter" to skip to content

BG dan Sandera-Menyandera di Republik Carut-Marut

Beberapa hari yang lalu, Komjen (pol) Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah sebelumnya sempat disodorkan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kapolri. Aneh dan mengherankan memang. Kenapa bisa seorang yang memiliki masalah hukum dan dugaan lilitan korupsi menjadi pilihan Jokowi yang sebelumnya berkomitmen akan meneruskan langkah pemberantasan korupsi di era kepemimpinannya.

Lebih-lebih, jenderal polisi berbintang 3 tersebut akan dinobatkan sebagai pimpinan tertinggi Polri yang merupakan salah satu ujung tombak penegakan hukum di republik ini. Lalu apa yang bisa diharapkan dengan agenda pemberantasan korupsi di era kepemimpinan Jokowi-JK jika Kapolri-nya juga terlibat korupsi itu sendiri?

Beberapa hari setelah disodorkan sebagai calon tunggal, delapan dari sepuluh fraksi yang ada di DPR menyetujui mantan Kapolda Jambi tersebut sebagai calon Sutarman. Aneh bin ajaib!. Sesungguhnya apa yang ada dalam pikiran dan benak para wakil rakyat kita, sehingga menyetujui figur calon Kapolri yang sudah menjadi tersangka dan berbagai pemberitaan negatif di berbagai media.

Dilain pihak, sikap KPK yang secara mengejutkan menetapkan BG sebagai tersangka sebelum paripurna DPR dilakukan patut dipuji juga dipertanyakan. Harus dipuji karena figur korup tidak boleh memiliki tempat di republik ini. Dipertanyakan karena momen penetapan BG sebagai tersangka terburu-buru dan ber-aroma politis. Jika memang alat bukti sudah cukup kenapa BG tidak ditetapkan sebagai tersangka jauh-jauh hari sebelumnya? Aneh bukan?

Penetapan BG sebagai tersangka oleh KPK, kasusnya hampir sama dengan yang dialami Anas Urbaningrum dan Suryadharma Ali. Penetapan AU dan SDA sebagai tersangka tepat dimomen politik dan dicurigai merupakan tititipan elit politik tertentu. Sikap KPK tersebut wajar kemudian dicurigai dan mendapat perhatian lebih. Independensi KPK patut dipertanyakan karena beberapa kasus korupsi yang diungkap selalu berhadapan dengan momen-momen politik hangat dan sedang ramai diperbincangkan. Sementara banyak kasus yang sudah lama berjalan akhirnya jalan ditempat.

Baca Juga  89 Tahun NU, Komitmen Khittah 1926 dan Memperkuat Gerakan

Kemudian, peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai institusi independent yang berperan mengawasi lalu-lintas kepolisian nasional juga boleh dikatakan abstain. Mengapa Kompolnas bisa meloloskan figur cacat hukum sebagai Kapolri? Seharusnya Kompolnas sebagai intitusi pertama yang memberikan masukan-masukan tentang figur-figur yang bersih dan layak secara hukum untuk menempati posisi nomor satu di kepolisian. Hal ini menjadi penting mengingat jabatan Kapolri bukanlah jabatan yang biasa, namun sangat berdampak luas untuk perjalanan institusi hukum tersebut kedepan.

Fenomana Budi Gunawan mempertontonkan jika para elit di republik ini sedang beradegan silat saling sandera-menyandera layaknya kasus Charlie Hebdo di Prancis sana. Kebijakan Jokowi mengusulkan Budi Gunawan akan sangat mempengaruhi kepercayaan publik dengan komitmen pemberantasan korupsi. Dukungan DPR juga akan menjebak pemerintah dalam posisi yang amat sulit. Jokowi menarik dukungan tentu akan menciderai institusi DPR yang secara mayoritas mendukung Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Inilah salah satu pemandangan suram di era Jokowi-JK yang sebelumnya diawali dengan perkelahian antara eksekutif dengan legislatif, lalu pertarungan sengit internal DPR antara faksi KIH dan KMP. Lalu sampai kapan kondisi bangsa yang karut-marut ini akan terus terjadi? Kapan agenda pembangunan yang seharusnya menyentuh kebutuhan rakyat Indonesia akan dilakukan?. Jika kondisi Negara seperti ini terus-menerus tidak menutup kemungkinan agenda pembangunan Indonesia akan mangkrak dan membuat Indonesia menjadi lumpuh.

Kondisi-kondisi seperti harus segera berakhir, segenap elit dan komponen pemangku kepentingan semestinya bahu-membahu untuk menyelesaikan persoalan. Kepentingan yang lebih besar untuk rakyat Indonesia masih terlampau banyak dan dibutuhkan keseriusan semua pihak untuk menjalankannya. Tahun 2015 sudah datang, agenda MEA sudah dimulai, pemerintah semestinya sudah fokus untuk menyiapkan Indonesia dalam arena persaingan bebas yang tentu tidak kalah sulitnya. Semoga.

Baca Juga  Rakornas di Lombok, PMII Dorong Lombok Tourism

 Ditlulis oleh Wahyu Satriyadi (Bendahara PB PMII)

Tinggalkan Komentar

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *